Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak. (foto fahmi)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menegaskan satuan pendidikan harus mengambil peran strategis sebagai pelopor pencegahan kekerasan sekaligus pelapor dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak
Selain itu, keberadaan Sekolah Ramah Anak (SRA) harus mampu memberikan rasa aman kepada setiap peserta didik, sekaligus membangun budaya sekolah yang mendorong anak untuk berani menyampaikan persoalan yang mereka alami maupun yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Karena itu, kita mendorong agar sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya perlindungan anak,” ujar Yana, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, fungsi pelopor berarti sekolah bersama seluruh warga sekolah dapat menjadi contoh dalam membangun budaya positif, mencegah kekerasan, bullying, kekerasan seksual, diskriminasi, serta berbagai bentuk perlakuan yang dapat mengancam tumbuh kembang anak.
Sementara fungsi pelapor menempatkan sekolah sebagai bagian penting dalam mendeteksi dan menyampaikan laporan apabila terdapat indikasi kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, maupun persoalan lain yang mengancam keselamatan dan pemenuhan hak anak.
“Anak harus tahu bahwa ketika mengalami atau melihat tindakan kekerasan, mereka tidak boleh diam. Mereka harus berani berbicara dan melapor kepada orang dewasa yang dipercaya. Di sinilah sekolah mempunyai peran penting untuk memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” jelasnya.
Kepala Dinas PPPA-PMD juga menekankan pentingnya membangun mekanisme pelaporan yang mudah, aman, ramah anak, dan menjamin kerahasiaan, sehingga peserta didik tidak takut untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya.
Menurutnya, penguatan SRA membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, hingga pemerintah daerah dan lembaga terkait.
“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab Dinas PPPA-PMD. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak bersama menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah dan aman bagi anak,” tambahnya. (mcgorontaloprov/fahmi )
