Bupati Blora Arief Rohman (kanan) membuka, High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah. Foto : Mc. Blora.
Blora, InfoPublik - Bupati Blora Arief Rohman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus aktif mencari dan mengoptimalkan sumber pendapatan baru demi memperkuat kemandirian fiskal.
Hal tersebut ditegaskan Arief Rohman saat membuka High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah, Selasa (8/9/2026).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Pj Sekda Blora Dasiran, para kepala OPD, camat, direksi BLUD, manajemen Bank Jateng, serta Guru Besar Universitas Islam Malang, Muhammad Mas'ud selaku narasumber.
"Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki," ujar Arief Rohman.
Dalam forum tersebut, Muhammad Mas'ud memaparkan kondisi riil keuangan Kabupaten Blora. Saat ini, kemandirian fiskal Blora berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
PAD Blora tercatat sekitar Rp547 miliar, atau hanya berkisar 6 persen dari total APBD 2025 yang mencapai Rp2,831 triliun.
Untuk mengatasi hal tersebut, Mas'ud mendorong Blora menerapkan dual track strategy, yaitu pembangunan dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral yang tetap berbasis pada aspek kemanusiaan.
Ia merinci 5 langkah strategis untuk memperkuat PAD, yaitu validasi data, memiliki data wajib pajak dan objek pajak yang valid. Data kuantitatif, menyediakan data baru yang mudah dijangkau oleh OPD penghasil.
Kemudian, inovasi digital, Memperluas implementasi ETPD untuk transaksi nontunai yang transparan. Evaluasi regulasi, meninjau ulang perda atau aturan kepala daerah yang menghambat optimalisasi pendapatan.
Selanjutnya, studi banding dan kolaborasi, Berani belajar dari daerah lain, mengambil risiko terukur, dan membangun kerja sama produktif.
Beberapa sektor yang menjadi sorotan evaluasi antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak reklame, serta potensi BUMD, pasar, hingga usaha sarang burung walet.
Merespons paparan tersebut, Bupati Arief Rohman langsung menginstruksikan para camat dan kepala OPD untuk turun ke lapangan melakukan pemetaan potensi ekonomi secara konkret.
"Para camat tolong dicek wilayah masing-masing, ada berapa kandang ayam. Kita data dulu jumlah dan potensinya. Begitu juga sumur tua, sektor kehutanan, dan industri pengolahan kayu," tegas Bupati.
Pemetaan ini dinilai penting agar pemerintah memiliki data pasti mengenai aktivitas ekonomi daerah yang bisa berkontribusi pada pendapatan daerah. Selain itu, Arief menekankan pentingnya penegakan Perda bersama DPRD agar tata kelola berjalan tertib.
Senada dengan Bupati, Pj Sekda Blora Dasiran menambahkan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya bertumpu pada pajak dan retribusi.
Aset-aset milik Pemkab Blora yang mangkrak atau belum optimal harus segera dikembangkan."Aset Pemkab Blora tidak harus semuanya dikelola sendiri. Kita bisa menggandeng BUMD maupun pihak ketiga melalui kerja sama yang sah agar menghasilkan kontribusi bagi daerah," jelas Dasiran.
Di akhir arahannya, Bupati Arief Rohman mengingatkan bahwa esensi dari peningkatan fiskal ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas.
"Yang kita kejar bukan sekadar angka pendapatan. Yang paling penting adalah bagaimana pendapatan itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik," tandasnya. (MC Kab. Blora/Teguh).
