Selatpanjang, InfoPublik – Skema Special Border Treatment (SBT) Meranti–Malaysia memasuki tahap lanjutan berupa pematangan konsep dan pembahasan regulasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat segera memiliki dasar dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Hal itu dibahas Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin dalam pertemuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, di Kemenko Kumham Imipas, Senin (7/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya pada 26 Agustus 2026. Kali ini, pembahasan difokuskan pada pematangan konsep SBT serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Muzamil mengatakan, pembahasan konsep dan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan skema SBT memiliki arah yang jelas, termasuk mekanisme pelaksanaan dan ketentuan yang harus dipenuhi.
“Kita membahas konsep dan regulasinya agar SBT ini memiliki arah yang jelas dan bisa segera ditindaklanjuti. Kita ingin apa yang sudah dibahas sebelumnya terus berproses sampai ada bentuk kebijakan yang jelas,” ujar Muzamil.
Menurutnya, SBT memiliki arti penting bagi Kepulauan Meranti karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan Malaysia.
Karena itu, setiap tahapan pembahasan perlu dilakukan secara matang dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga kebijakan yang nantinya diterapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek regulasi.
Muzamil menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengawal proses pembahasan hingga konsep dan regulasi SBT dapat dimatangkan.
“Prinsipnya kita ingin proses ini terus berjalan. Pemerintah daerah akan terus mengawal dan berkoordinasi agar SBT ini nantinya benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat Meranti,” pungkasnya.