Pemerintah Kabupaten Siak bersama Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan karhutla secara virtual di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat (Abdi Praja), Siak Sri Indrapura, Senin (7/9/2026)/ (Doli/Humas Siak).
Siak, InfoPublik- Kualitas udara di Kabupaten Siak, Riau, terpantau tidak baik berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan telah dirasakan masyarakat di seluruh 14 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Siak pun mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika terpaksa beraktivitas di luar.
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Fauzi Asni mengatakan kondisi kualitas udara tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di tengah meningkatnya potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa keluar, disarankan menggunakan masker," kata Fauzi Asni, Selasa (8/9/2026).
Menurut Fauzi, memburuknya kualitas udara perlu diantisipasi bersama. Masyarakat diminta turut mencegah munculnya titik api dengan tidak melakukan pembakaran terbuka yang dapat memperparah kondisi kabut asap.
"Kami juga meminta perusahaan dan masyarakat untuk sama-sama peduli menjaga wilayahnya masing-masing serta tidak membakar sampah di pekarangan rumah maupun di kebun," ujar dia.
Pemerintah Kabupaten Siak juga memperketat langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap karhutla. Fauzi mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang membuka atau memanfaatkan lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas saat ini.
"Sesuai laporan pak Kasat Reskrim tadi, kepolisian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara pidana kebakaran hutan dan lahan," kata dia.
Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari langkah tegas pemerintah daerah bersama aparat kepolisian untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya karhutla.
Di sektor pendidikan, Pemkab Siak juga mengambil langkah untuk mengurangi dampak buruk asap terhadap peserta didik. Kegiatan belajar tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah yang terdampak asap paling parah.
Hal tersebut disampaikan setelah jajaran Pemerintah Kabupaten Siak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Karhutla secara virtual di Zamrud Room, Kompleks Rumah Rakyat (Abdi Praja), Siak Sri Indrapura, Senin (7/9/2026).
Rakornas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan diikuti pemerintah pusat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Pemerintah pusat meminta seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, perusahaan pemegang konsesi, hingga masyarakat, mengambil peran dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.
Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian karhutla.
Penegakan hukum juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(Doli_Wtr/Humas-Siak)
