Bener Meriah Perkuat Peran Masyarakat Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Redelong, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh memperkuat koordinasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta perkawinan anak.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Koordinasi dalam Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), TPPO, ABH, serta Perkawinan Anak yang berlangsung di Aula Gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah, Senin (7/9/2026).

Staf Ahli Bupati Bener Meriah, Muhammad Jafar membuka kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya.

Muhammad Jafar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak, sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

“Permasalahan kekerasan, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dan kerja sama lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk membangun sistem perlindungan yang kuat dan mampu merespons berbagai persoalan secara lebih dini.

Sinergi pemerintah daerah dengan aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap akan terbangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga tokoh pemuda dalam membangun perlindungan yang berbasis masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muhammad Jafar menekankan bahwa pencegahan harus menjadi langkah utama dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Masyarakat diharapkan semakin peka terhadap potensi kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, maupun berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap jejaring perlindungan perempuan dan anak dapat semakin kuat hingga tingkat kampung. Dengan demikian, setiap potensi persoalan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin melalui mekanisme yang tepat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah yang aman dan ramah terhadap perempuan dan anak, serta menjunjung tinggi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.