Gubernur Banten Andra Soni usai menghadiri entry meeting pemeriksaan semester II tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten di Kota Serang, Jumat (4/9/ 2026)/(Biro Adpimpro Banten)
Banten, InfoPublik- Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Setiap rupiah anggaran pemerintah, menurutnya, harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Andra saat menghadiri entry meeting pemeriksaan Semester II 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (4/9/2026).
Andra mengatakan pemeriksaan BPK memiliki arti strategis karena mencakup tiga sektor pembangunan, yakni ketahanan energi, pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta kepatuhan pengadaan barang dan jasa infrastruktur 2026.
"Ketiga hal ini saling berkaitan untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah daerah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat," ujar dia.
Terkait ketahanan energi, Andra menyoroti posisi Banten sebagai pusat industri dan kawasan ekonomi strategis nasional. Seiring perkembangan industrialisasi, kebutuhan energi di Banten diperkirakan terus meningkat sehingga diperlukan data akurat mengenai proyeksi kebutuhan energi, wilayah rentan pasokan, serta kebutuhan energi untuk kawasan industri dan pelayanan publik.
Pada sektor pendidikan, ia menegaskan pengelolaan dana BOSP harus mendukung layanan pendidikan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara dalam pemeriksaan infrastruktur, Andra mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada realisasi fisik.
"Pembangunan infrastruktur harus dibangun sesuai kebutuhan, perencanaan, dan ketentuan yang berlaku. Kualitasnya harus baik, tepat waktu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," tegas dia.
Ia juga menginstruksikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan menjunjung prinsip transparansi, persaingan sehat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Andra meminta Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan seluruh kepala perangkat daerah bersikap kooperatif. Jajarannya juga diminta membuka akses data seluas-luasnya dan proaktif berkomunikasi dengan tim pemeriksa BPK.
"Apabila ada temuan atau kelemahan yang bisa diperbaiki saat proses pemeriksaan, segera tindak lanjuti. Jangan menunggu sampai laporan hasil pemeriksaan (LHP) selesai," kata dia.
Di tempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi mengapresiasi capaian pembangunan Pemprov Banten yang dinilai memberikan dampak positif terhadap pelayanan masyarakat. Namun, BPK tetap menjalankan fungsi pemeriksaan secara profesional dan independen sesuai amanat undang-undang.
Firman juga mengapresiasi respons cepat Pemprov Banten dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK pada pemeriksaan sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
"Sudah lebih dari 80 persen rekomendasi atas temuan kami ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemprov Banten," ujar Firman.
(Mills/MC Banten)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
