KORPRI Lumajang Dorong SOP Jelas untuk Lindungi Guru dan Siswa

Lumajang, InfoPublik – Sekolah didorong memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani pelanggaran siswa. Agar proses pendisiplinan berjalan terukur, memberikan perlindungan kepada guru, dan peserta didik.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi dan Audiensi Hukum bertajuk “Penerapan Hukum Terkait Kriminalisasi Profesi Guru karena Mendisiplinkan Siswa Tahun 2026” yang digelar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Ruang Nararya Kirana, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (4/9/2026).

Forum tersebut menjadi ruang memperkuat pemahaman hukum, membahas mekanisme penanganan pelanggaran siswa secara tepat, dan bertanggung jawab.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) KORPRI Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan persoalan kedisiplinan siswa perlu ditangani melalui mekanisme yang jelas sehingga guru tidak harus menghadapi persoalan seorang diri.

“Jangan sampai guru berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan. Mekanismenya harus jelas, sehingga guru tahu apa yang harus dilakukan dan anak juga mendapatkan penanganan yang tepat,” ujarnya.

Agus mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) di masing-masing kecamatan melalui Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan.

Satgas tersebut diharapkan menjadi bagian dari mekanisme pencegahan sekaligus membantu penanganan persoalan pendidikan yang membutuhkan pendampingan.

Selain mekanisme di tingkat kecamatan, setiap sekolah juga didorong memiliki SOP beserta tahapan yang jelas dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran siswa.

“Setiap sekolah diharapkan memiliki SOP dan tahapan-tahapan yang jelas dalam menangani anak-anak yang melanggar aturan di sekolah, termasuk dalam kasus perundungan atau bullying,” katanya.

Keberadaan SOP diharapkan mencegah penanganan pelanggaran berdasarkan reaksi sesaat. Sekolah dapat memiliki pedoman mengenai tahapan penanganan, pihak yang perlu dilibatkan, hingga bentuk pembinaan yang dapat diberikan kepada peserta didik.

Mekanisme tersebut dinilai penting karena sekolah perlu menjaga dua kepentingan secara bersamaan, yakni menegakkan kedisiplinan sekaligus melindungi hak peserta didik.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Adnan Sulistyono, memberikan materi mengenai penerapan hukum dalam persoalan yang berkaitan dengan profesi guru, termasuk penghentian penuntutan melalui pendekatan restorative justice.

Adnan menjelaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik. Namun, tindakan pendisiplinan tetap perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan batas-batas hukum.

Guru juga perlu memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diberikan kepada siswa. Karena itu, pendekatan disiplin yang aman dan terukur diperlukan agar tujuan pendidikan tetap tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru.

Adnan turut mengingatkan agar tindakan pendisiplinan tidak menimbulkan bekas fisik pada siswa karena hal tersebut dapat menjadi bagian dari bukti yang diperiksa lebih lanjut, termasuk melalui proses visum.

Pemahaman terhadap aspek hukum tersebut diharapkan tidak menghilangkan kewenangan guru dalam mendidik, tetapi memberikan pegangan agar fungsi pendidikan dan pembinaan dapat dilaksanakan secara tepat.

Di sisi lain, siswa yang melakukan pelanggaran tetap membutuhkan pembinaan. Peraturan sekolah, SOP, komunikasi dengan orang tua, hingga mekanisme penyelesaian persoalan dapat menjadi bagian dari tahapan penanganan.

Dengan demikian, upaya memberikan perlindungan hukum kepada guru tidak berarti memberikan kekebalan terhadap setiap tindakan, tetapi membangun kepastian prosedur agar pendisiplinan siswa dilakukan secara bertanggung jawab.

Bagi sekolah, mekanisme yang jelas dapat mengurangi pengambilan keputusan secara spontan ketika menghadapi pelanggaran. Bagi guru, prosedur tersebut memberikan pegangan dalam menjalankan tugas, sementara siswa dan orang tua memperoleh proses pembinaan yang lebih transparan dan terukur.

Melalui sosialisasi dan audiensi tersebut, KORPRI Kabupaten Lumajang mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang tertib sekaligus memahami koridor hukum dalam setiap proses pembinaan.

Perlindungan terhadap guru dan perlindungan terhadap siswa diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga sekolah tetap menjadi ruang yang aman untuk belajar, mendidik, dan membentuk karakter.

(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Aj/An-m)