Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Sleman membenahi sistem tata kelola informasi publik melalui Bimbingan Teknis Penetapan Dokumen Informasi Publik guna mendorong transparansi anggaran sekaligus menjamin keamanan data warga.
SLEMAN, InfoPublik – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman menekankan, penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan tidak hanya sebatas mengumumkan kebijakan anggaran, tetapi juga wajib menyediakan layanan informasi yang ramah serta melindungi data pribadi kependudukan masyarakat.
Pesan tersebut ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penetapan dan Publikasi Dokumen Informasi Publik Kalurahan Lumbungrejo yang berlangsung di Aula Lantai II Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Jumat (4/9/2026).
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Sleman, Agastya Dedi Kusuma, menyampaikan, transparansi publik berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
“Prinsip dasarnya jelas, seluruh informasi yang dikuasai badan publik pada dasarnya terbuka, kecuali informasi yang memang dikecualikan,” tegas Agastya.
Menurutnya, kalurahan memegang peran strategis karena menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus mengelola anggaran publik.
Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan memiliki tiga tugas utama, yakni mengumumkan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik serta penanganan keberatan.
Meski demikian, Agastya mengingatkan agar keterbukaan informasi tidak dilakukan secara kebablasan tanpa penyaringan.
Data spesifik seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rinci, dan catatan kependudukan tertentu wajib dilindungi agar tidak bocor ke publik.
“Jika dulu masyarakat kesulitan mengakses informasi anggaran, kini masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran dialokasikan. Tetapi data pribadi warga tidak boleh bocor,” ujarnya.
Upaya perbaikan tata kelola informasi ini menjadi prioritas Kalurahan Lumbungrejo guna menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Daerah (Monev KID) DIY Tahun 2025 yang menempatkan kalurahan tersebut pada kategori Tidak Informatif.
Hasil evaluasi tersebut dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan sistem layanan informasi secara menyeluruh.
Pada kesempatan yang sama, Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, menambahkan, layanan informasi publik harus disajikan secara proaktif, mudah dipahami, serta tidak menyulitkan warga yang membutuhkan klarifikasi.
Rasyid juga mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam mengelola dokumen kependudukan, pertanahan seperti Letter C, serta data penerima bantuan sosial.
Ia menegaskan keberadaan PPID di tingkat kalurahan dibentuk bukan semata untuk menghindari sengketa informasi, melainkan sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat. (KIM Tempel / SBD)
