Pemkab Kapuas Hulu Batasi Harga Pertalite Eceran Maksimal Rp15.000 per Liter
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU (Dok. Humas Pertamina)
Kapuas Hulu, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan batas kewajaran harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer maksimal Rp15.000 per liter. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk merespons keluhan masyarakat terkait tingginya harga Pertalite sekaligus menjaga stabilitas harga dan distribusi BBM di wilayah Kapuas Hulu.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 3664 Tahun 2026 yang ditetapkan di Putussibau, Kamis (3/8/2026). Surat edaran yang ditandatangani Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan itu ditujukan kepada seluruh pedagang atau pengecer Pertalite di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Bupati Fransiskus Diaan mengatakan, kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer telah dikeluhkan masyarakat karena dinilai berada di luar batas kewajaran. Kondisi tersebut turut dipengaruhi cuaca yang menghambat proses pendistribusian BBM menuju wilayah Kapuas Hulu.
“Pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kabupaten Kapuas Hulu dihimbau untuk menjual BBM jenis Pertalite dalam batas wajar maksimal Rp15.000 per liter,” ujar Fransiskus.
Untuk memastikan ketentuan tersebut berjalan, Pemkab Kapuas Hulu akan melakukan pengawasan terhadap harga dan distribusi BBM. Pengawasan juga menjadi langkah pemerintah daerah untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan dan keresahan di tengah masyarakat.
Bupati menegaskan, tim gabungan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM akan melakukan penertiban apabila masih ditemukan pengecer yang menjual Pertalite di atas batas harga kewajaran.
“Apabila ditemukan pedagang eceran masih menjual BBM jenis Pertalite di atas harga kewajaran, maka akan dilaksanakan penertiban,” tegasnya.
Dalam surat edaran tersebut, Pemkab Kapuas Hulu mencantumkan sejumlah regulasi sebagai dasar pengendalian dan pendistribusian BBM. Di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Kebijakan tersebut juga mengacu pada sejumlah perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Melalui penerbitan surat edaran tersebut, Pemkab Kapuas Hulu menegaskan upaya menjaga keterjangkauan harga Pertalite bagi masyarakat. Pengawasan dan penertiban juga disiapkan untuk memastikan pengecer mematuhi batas harga kewajaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
