Anggota DPD RI Irman Gusman mendorong Pemko Padang Panjang Memanfaatkan Perantau Sebagai Kekuatan Besar untuk Memajukan Kota. (foto: MC Padang Panjang)
Padang Panjang, InfoPublik - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman, mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengoptimalkan potensi dan jejaring kaum perantau. Langkah ini dinilai strategis dalam menyiasati keterbatasan APBD serta efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Sumatra Barat (sumbar) pada Kamis (3/9/2026), yang disambut langsung oleh Wakil Wali Kota, Allex Saputra, dan Penjabat (Pj). Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Kuartini Deti Putri.
Irman menegaskan bahwa kebergantungan pada APBD harus dikurangi dengan menggerakkan kekuatan ekonomi perantau Minang yang memiliki kapasitas modal, kepedulian, dan jaringan luas.
“Kekuatan Sumatra Barat adalah perantau. Kekuatan perantau harus diperkuat. Kita majukan Padang Panjang dan Sumbar,” ujar Irman Gusman.
Ia juga membuka akses jaringan nasional serta memfasilitasi penggunaan kantor operasionalnya di Jakarta dan Padang untuk membantu kepentingan diplomasi anggaran dan pembangunan Pemko Padang Panjang.
Di sisi lain, Irman menyoroti pentingnya keterbukaan birokrasi terhadap masukan publik. Ia mengumpamakan filosofi rumah makan Padang, di mana kritik masyarakat wajib dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Kalau ada yang tidak puas, sampaikan. Pemerintah juga harus seperti itu, terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, memaparkan dampak penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Allex juga membeberkan beban pemulihan pascabencana yang menelan estimasi kerugian hingga Rp400 miliar. Menurutnya, skenario penanganan hingga 2028 memerlukan dukungan percepatan dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan nasional.
“Untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, kami membutuhkan support untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis yang ada,” kata Allex Saputra.
