DPRD Setujui Perubahan APBD 2026, Pemko Ajukan Ranperda Penyertaan Modal Perumdam Tirta Serambi. (foto: MC Padang Panjang)
Padang Panjang, InfoPublik - DPRD Kota Padang Panjang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Imbral bersama Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri di Ruang Rapat DPRD, Kamis (3/9/2026).
Rapat Paripurna tersebut juga dirangkai dengan penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Serambi. Agenda ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan apresiasi kepada jlegislatif dan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat realisasi program kegiatan yang telah disetujui.
“Persetujuan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat kemitraan dan komunikasi antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam mengawal pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hendri Arnis.
Terkait usulan Ranperda Penyertaan Modal kepada Perumdam Tirta Serambi senilai Rp26,64 miliar, Hendri menegaskan alokasi tersebut bukan dana baru dari APBD 2026. Angka tersebut merupakan nilai akumulasi aset, pembiayaan, serta infrastruktur air minum yang telah dibangun pemerintah pusat dan daerah yang selama ini dioperasikan oleh Perumdam.
“Penataan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menertibkan pencatatan aset daerah, sekaligus memperjelas status pengelolaannya agar pelayanan air minum masyarakat semakin optimal,” jelas Hendri.
Persetujuan Perubahan APBD 2026 ini disahkan setelah lima fraksi DPRD, yakni Fraksi PBB-PKS, PAN, NasDem, Gerindra, dan Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, menyampaikan pandangan akhir yang menyetujui Ranperda tersebut dengan sejumlah catatan strategis.
DPRD mendorong Pemko Padang Panjang fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pengelolaan SiLPA secara produktif, serta percepatan program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.
