(ki-ka) COO Danantara, Gubernur Sumbar, dan Kabiro Adpim Sekdaprov Sumbar di Jakarta. (foto: MC Sumbar)
Sumatra Barat, InfoPublik - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan dukungan investasi strategis kepada Badan Pengelola Investasi Danantara guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Usulan tersebut disampaikan langsung saat bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Usulan investasi tersebut mencakup pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, penataan kawasan Muara Padang, pembangunan proyek energi terbarukan, hingga percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Mahyeldi menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyelaraskan potensi daerah dengan prioritas pembangunan nasional demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi di Sumatra Barat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Di sektor energi, Pemprov Sumbar menyodorkan lima proyek strategis periode 2027–2029 dengan nilai kebutuhan investasi mencapai Rp5,35 triliun. Proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Singkarak (50 MWac/76 MWp), PLTS Sijunjung Ground Mounted (50 MWac/76 MWp), PLTS Mentawai dediselisasi (30 MWac/47 MWp) berbasis Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh (50 MW), serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar (25 MW).
Proyek energi ini ditargetkan mampu meningkatkan bauran energi baru terbarukan, memperkuat cadangan listrik daerah, serta menekan ketergantungan bahan bakar diesel di wilayah kepulauan seperti Mentawai.
Selain energi, Pemprov Sumbar mengusulkan perluasan Pelabuhan Teluk Bayur melalui pembangunan dermaga CPO dan breakwater, serta revitalisasi kawasan Muara Padang menjadi pusat pariwisata, komersial, dan Maritime Center.
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” kata Mahyeldi.
COO Danantara Dony Oskaria menyambut positif dan menilai sejumlah proyek yang diajukan Sumbar selaras dengan agenda prioritas pemerintah pusat, khususnya PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung, serta percepatan penetapan WPR.
“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony Oskaria.
Terkait Pelabuhan Teluk Bayur, Dony mengingatkan pentingnya penyelarasan revisi RTRW dan RDTR Kota Padang. Ia juga memberi masukan teknis mengenai peluang pemanfaatan material hasil galian terowongan Tol Sicincin–Bukittinggi sepanjang 5,8 kilometer untuk kebutuhan reklamasi dan perluasan kawasan pelabuhan tersebut.
