Tanah Datar, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melahirkan inovasi dan menangkap peluang pendanaan luar daerah. Langkah ini diambil guna menjaga keberlangsungan program pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Unggulan dan Program Strategis Daerah di Aula Eksekutif Batusangkar, Rabu (2/9/2026).
Fadly menjelaskan bahwa pelaksanaan 10 Program Unggulan dan tujuh Program Strategis Tanah Datar sempat terdampak penyesuaian anggaran pusat. Oleh karena itu, OPD pengampu dituntut lebih jeli menjemput berbagai program bantuan dari kementerian maupun lembaga.
“Sangat banyak program dan kegiatan Pemerintah Pusat yang bisa dimanfaatkan daerah, salah satunya Kementerian Pertanian yang memberikan berbagai bantuan pertanian, dan banyak yang lain,” ujar Ahmad Fadly.
Selain mengandalkan alokasi APBN, Fadly menekankan pentingnya kemudahan izin investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Masuknya modal swasta dinilai mampu memberikan dampak turunan, seperti alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penggunaan bahan baku daerah.
“Mari kita dukung dan permudah investor menanamkan modal di daerah kita. Banyak dampak positif nanti yang bisa dimanfaatkan, seperti CSR, tenaga kerja lokal sampai penyediaan bahan baku dari daerah lokal,” kata Fadly.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Litbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, memaparkan evaluasi kinerja Triwulan II 2026. Capaian fisik dan keuangan dari OPD pengampu tercatat bervariasi, dengan beberapa program berhasil melampaui target sementara lainnya masih melambat.
Adriyanti menyebut keterbatasan anggaran, kendala regulasi, perencanaan, dan administrasi menjadi faktor utama penyerapan target belum maksimal.
“Memang keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai target yang telah ditentukan, termasuk regulasi, perencanaan, dan administrasi masih mempengaruhi kecepatan realisasi beberapa kegiatan. Dan yang tidak kalah penting adalah lebih memperkuat koordinasi lintas OPD dan Nagari,” jelas Adriyanti.
Atas evaluasi tersebut, Pemkab Tanah Datar mendorong percepatan pelaksanaan pada program-program berkinerja rendah melalui penguatan sinergi lintas instansi hingga tingkat nagari.