Sumatra Barat, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melakukan penataan dan penguatan tata kelola birokrasi melalui rotasi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran pada Rabu (2/9/2026).
Langkah rotasi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ini dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kinerja, integritas, serta kebutuhan strategis organisasi.
Enam pejabat eselon II yang menempati posisi baru tersebut adalah:
Yozawardi Usama Putera sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan (sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
Adib Alfikri sebagai Asisten Administrasi Umum (sebelumnya Asisten Ekonomi dan Pembangunan);
Medi Iswandi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (sebelumnya Asisten Administrasi Umum);
Tasliatul Fuaddi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup);
Mahdianur sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga); serta
Kuartini Deti Putri sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar).
Melalui penataan posisi ini, Gubernur Sumbar menekankan agar para pejabat yang dilantik langsung bergerak cepat mengeksekusi program prioritas di instansi masing-masing tanpa harus menunggu persoalan berkembang.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi memetakan sejumlah instruksi kerja utama bagi para pejabat di posisi barunya. Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, sedangkan Kepala BPSDM difokuskan pada peningkatan kompetensi dan pembinaan ASN.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ditugaskan mengawal persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), pembinaan generasi muda, serta pembangunan GOR. Di sektor pemberdayaan masyarakat, Kepala DPMD diminta mempercepat pembangunan berbasis nagari melalui pengembangan Nagari Creative Hub (NCH).
Perhatian khusus juga diarahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan kelestarian alam, terutama menyelesaikan penanganan sampah di lapangan.
“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi mengingatkan bahwa mutasi dan rotasi merupakan dinamika wajar dalam pemerintahan demi menempatkan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi. Pimpinan OPD diminta turun langsung memahami persoalan di lapangan serta menjaga integritas dan keteladanan dalam mengomandoi jajaran.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” tegasnya.
_compressed.jpg)
