Rapat sosialisasi indeks tata kelola pengadaan (ITKP) tahun 2026–2029. (tangkapan layar)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Sosialisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2026–2029 bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama terhadap tata cara penilaian indeks tata kelola pengadaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Amir Hadju, saat membuka sosialisasi, Rabu (2/9/2026).
Menurut Amir, ssialisasi dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong tercapainya nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang/Jasa.
“Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan, tetapi juga menjadi momentum bagi kita bersama untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Amir.
Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa pengukuran indeks tata kelola pengadaan tahun 2026–2029 menggunakan indikator sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026.
Adapun indikator yang digunakan meliputi Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ, dan Indikator Integritas Pengadaan.
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut antara lain perlunya pelaksanaan sosialisasi penilaian indeks tata kelola pengadaan bagi perangkat daerah.
Selain itu, diperlukan evaluasi secara intensif terhadap pemanfaatan sistem pengadaan, khususnya dalam penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Realisasi Pengadaan Barang/Jasa, E-Kontrak, serta Sistem Penilaian Kinerja Penyedia.
Rapat juga menghasilkan perhatian terhadap pentingnya merumuskan rencana aksi dalam pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta mengoptimalkan penugasan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(mcgorontaloprov/romy)
