Wali kota Batam, Amsakar Achmad, berbincang dengan sejumlah anggota DPRD Batam saat Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Batam, InfoPublik — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Walikota Batam, Amsakar Achmad saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Jawaban pemerintah daerah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Amsakar mengatakan, masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan pemerintah dalam menyempurnakan rancangan perubahan APBD. Ia memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Dalam sisi pendapatan, Pemko Batam akan memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbarui data objek pajak, serta melakukan ekstensifikasi secara terukur tanpa hanya mengandalkan kenaikan tarif.
Target pajak daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat 7,21 persen. Kenaikan tersebut antara lain ditopang optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak reklame videotron.
Optimalisasi pendapatan tersebut akan diikuti peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, parkir, dan kesehatan.
Pemko Batam juga mengantisipasi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Belanja Diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat
Amsakar mengatakan, efisiensi belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Pemko Batam juga mengurangi belanja yang bersifat seremonial. Belanja pegawai dalam perubahan APBD turun 1,46 persen, sedangkan belanja barang dan jasa meningkat 14,86 persen untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pelaksanaan belanja, kata Amsakar, tetap memperhatikan efisiensi dan ketepatan waktu, termasuk dalam pengerjaan proyek infrastruktur.
Di sektor pembangunan dan lingkungan, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi meningkat 20,98 persen. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Selain penanganan banjir, anggaran juga diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan perbaikan kualitas jalan.
Penanggulangan bencana menjadi bagian lain dari prioritas pemerintah melalui penyediaan logistik, perencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Pendidikan, kesehatan, dan Bantuan Sosial
Di bidang sosial dan pelayanan publik, Pemko Batam berkomitmen memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC).
Program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, dan jaminan kesehatan bagi pekerja rentan tetap menjadi prioritas.
Ia menekankan, penyaluran bantuan sosial akan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir agar lebih tepat sasaran.
Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi. Pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta digitalisasi pelayanan juga diperkuat.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemko Batam menyiapkan operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan yang melibatkan berbagai kewenangan, termasuk banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
Penyertaan Modal BRK Syariah Dikaji
Terkait badan usaha milik daerah (BUMD) dan investasi daerah, rencana penyertaan modal Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah akan didahului kajian mengenai risiko dan manfaat ekonominya.
Pemko Batam juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya laba pada 2025 serta porsi kepemilikan saham.
Evaluasi akan dilakukan sebelum pemerintah merealisasikan penyertaan modal baru.
Amsakar menegaskan, seluruh masukan DPRD Kota Batam akan menjadi bahan dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026.
"Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat," ujarnya.(Humas Diskominfo Batam/Ahmad Nusur/Eyv)
