Sumatra Barat, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) merombak dan mengisi empat posisi pejabat administrator atau eselon III guna mengoptimalkan tata kelola birokrasi dan efektivitas pelayanan publik. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Lantai III Kantor Gubernur Sumbar pada Selasa (1/9/2026).
Langkah penataan birokrasi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/4178/BKD-2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III di Lingkungan Pemprov Sumbar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa penataan dan pengisian jabatan ini murni didasarkan pada kebutuhan organisasi serta indikator kinerja terukur, bukan atas dasar intervensi atau permintaan pribadi ASN.
“Promosi, mutasi, demosi ukurannya adalah kinerja. Kinerja itu tidak hanya yang dihitung secara jumlah intensitas pekerjaan atau kuantitatif, tapi juga dari kualitas hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan,” tegas Arry Yuswandi.
Empat pejabat yang mengisi posisi baru tersebut meliputi:
Ade Pratama sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar (sebelumnya Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar);
Ichsan Khalis sebagai Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar (sebelumnya Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar);
Syukri Piter Nugraha sebagai Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar (sebelumnya Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan); serta
Herry Maizani sebagai Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar (sebelumnya Peneliti Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumbar).
Arry menjelaskan bahwa penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mencakup pencapaian target kerja dan kualitatif perilaku harian. Hasil evaluasi berkala tersebut menjadi pijakan utama Pemprov Sumbar dalam menentukan rotasi maupun promosi aparatur.
“Dalam hasil penilaian SKP, orang yang dinilai harusnya bisa memahami bahwa penilaian yang diberikan oleh atasannya itu sebenarnya mengandung harapan. Tidak hanya menilai sesuai kenyataan, tapi ada harapan di dalamnya,” kata Arry.
Pemprov Sumbar juga memastikan prinsip akuntabilitas dan objektivitas tetap terjaga dalam setiap proses rotasi. Gubernur Sumbar Mahyeldi dipastikan menutup ruang bagi praktik titipan atau permintaan jabatan tertentu dari pihak manapun.
“Kalau ada yang mengatakan, ‘Pak, saya ingin ditempatkan di situ,’ Pak Gubernur sampai hari ini tidak pernah memperkenankan atau menyetujui permintaan tersebut. Saya pastikan itu,” ujar Arry.
Melalui penataan birokrasi ini, para pejabat yang ditunjuk dituntut untuk langsung memperkuat soliditas internal dan mempercepat realisasi program kerja di instansi masing-masing.
“Amanah ini tidak akan pernah sukses jika hanya dikerjakan oleh si pemegang amanah itu sendiri tanpa dukungan rekan kerja, atasan serta bawahan. Oleh karena itu, menjaga soliditas internal itu penting,” tambah Arry.
Prosesi perombakan jabatan ini turut disaksikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Kepala BKD Sumbar Fitriati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Mahdianur, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Kesbangpol Sumbar Febrina Tri Susila Putri, serta jajaran pimpinan OPD terkait.
