Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri rapat koordinasi bersama Forum CSR di Aula Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, (1/9/2026)/ (Biro Adpimpro Banten)
Banten, InfoPublik- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menata potensi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD yang direncanakan berlangsung akhir 2026.
“Perlahan-lahan kita akan memaksimalkan potensi peran swasta dalam menunjang pembangunan di Provinsi Banten,” kata Gubernur Banten Andra Soni usai rapat koordinasi bersama Forum CSR di Aula Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (1/9/2026).
Andra menegaskan, Forum CSR tidak boleh menggantikan peran pemerintah, tetapi menjadi elemen pendukung pembangunan. Kontribusi dunia usaha nantinya dapat diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyediaan fasilitas olahraga, serta program sosial lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menjelaskan, pada tahap awal Forum CSR masih berfokus memperkuat tata kelola guna membangun kepercayaan perusahaan. Salah satu dukungan yang telah diterima sebelumnya berasal dari Grup Sinar Mas untuk program bedah rumah di wilayah Tangerang.
Ke depan, penyaluran CSR akan diarahkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di setiap wilayah. Kabupaten Pandeglang dan Lebak menjadi salah satu fokus perhatian karena masih memiliki kebutuhan masyarakat yang besar dan belum sepenuhnya tertangani melalui APBD.
“Forum CSR harus mengedepankan program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan belum ter-cover (tercakup) oleh program Pemprov,” ujar Deden.
Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menegaskan pihaknya tidak mengelola dana CSR dari perusahaan. Forum tersebut berfungsi sebagai wadah sinergi, penyelarasan program, kolaborasi, serta pemetaan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita tidak mengelola uang. Kita hanya menjadi tempat atau wadah untuk bersinergi, matching program (penyelarasan program), dan kolaborasi,” kata dia.
Jamil menyebutkan, potensi dunia usaha di Banten sangat besar. Berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 4.000 perusahaan berskala menengah hingga besar yang beroperasi di Banten. Jika digabungkan dengan perusahaan berskala kecil, jumlahnya diperkirakan mencapai 8.000 perusahaan.
Untuk memperkuat transparansi, Forum CSR juga tengah menyiapkan situs web khusus. Situs tersebut nantinya memuat informasi mengenai program, perusahaan yang berkontribusi, penerima manfaat, hingga sebaran lokasi kegiatan.
“Melalui situs web tersebut, masyarakat juga dapat mengusulkan program yang kemudian akan kami verifikasi untuk ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan,” ujar dia.
Versi ini menempatkan penataan CSR dan Musrenbang Non-APBD sebagai fokus utama, dengan alur dari kebijakan gubernur, tata kelola, prioritas wilayah, hingga transparansi Forum CSR.
(Mills/MC Banten)
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
