Bupati Bireuen Mukhlis mengatakan,Pemerintah Kabupaten Bireuen menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang, mendorong investasi, melindungi lahan pertanian dan lingkungan, serta mengarahkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.- Foto: Mc.Bireuen
Bireuen, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Bireuen menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang, mendorong investasi, melindungi lahan pertanian dan lingkungan, serta mengarahkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.
Bupati Bireuen Mukhlis, mengatakan, RDTR harus menjadi instrumen untuk mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan agar berlangsung tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Menurutnya, dokumen tersebut tidak boleh sekadar menjadi peta pembagian zona, tetapi harus menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Bireuen.
Hal itu disampaikan Mukhlis dalam Konsultasi Publik I Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen di Oproom Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Selasa (1/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri kepala SKPK, tokoh masyarakat, perwakilan BUMD, akademisi, pelaku usaha, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Mukhlis mengatakan aktivitas perdagangan, pertumbuhan permukiman, mobilitas masyarakat, dan kegiatan ekonomi di Bireuen terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut membutuhkan pengaturan ruang yang lebih terarah agar perkembangan kawasan tidak memunculkan persoalan baru.
“Pertumbuhan harus kita arahkan. Bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi agar pembangunan berlangsung lebih tertib, lebih pasti, lebih aman, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Mukhlis.
Menurut Mukhlis, RDTR berkaitan erat dengan kepastian berusaha. Pengaturan ruang yang jelas membantu masyarakat dan pelaku usaha mengetahui peruntukan suatu kawasan sebelum membangun atau mengembangkan kegiatan ekonomi.
Apabila RDTR terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), informasi mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang dapat mendukung proses perizinan berusaha secara lebih transparan dan memberikan kepastian kepada investor.
Namun, kata Mukhlis, kemudahan investasi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin memberikan kepastian kepada dunia usaha, tetapi pada saat yang sama RDTR harus menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, investasi di Bireuen diharapkan memberikan manfaat nyata melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyusunan RDTR, Mukhlis meminta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan menjadi salah satu perhatian utama.
Pertumbuhan kawasan perkotaan perlu dikendalikan agar tidak mengurangi lahan pertanian produktif secara tidak terkendali. Selain menopang perekonomian masyarakat, lahan pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan.
Aspek lingkungan juga harus menjadi bagian integral dari perencanaan tata ruang. Kawasan sungai, pesisir, ruang terbuka hijau, serta kawasan yang memiliki fungsi ekologis perlu mendapat perlindungan agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Infrastruktur Harus Sejalan dengan Pertumbuhan
Mukhlis juga meminta penyusunan RDTR memperhatikan keterpaduan antara pertumbuhan kawasan dan ketersediaan infrastruktur.
Pertumbuhan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi harus didukung jaringan jalan, transportasi, drainase, air bersih, persampahan, serta fasilitas pelayanan publik yang memadai.
Menurutnya, perencanaan ruang yang baik dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik setiap kawasan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari sistem tata ruang yang saling terhubung.
“Pertumbuhan kawasan perkotaan harus diikuti dengan infrastruktur yang memadai. Jangan sampai kawasan berkembang, tetapi infrastrukturnya tertinggal,” jelasnya.
Aspek kebencanaan juga menjadi perhatian dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen.
Mukhlis meminta potensi banjir, gempa bumi, dan berbagai risiko bencana lainnya diperhitungkan dalam menentukan arah pemanfaatan ruang. Perencanaan berbasis risiko dinilai penting untuk melindungi masyarakat sekaligus mengurangi potensi kerugian di masa mendatang.
“Kita tidak ingin membangun kota yang hanya terlihat maju. Kita ingin membangun kota yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan tangguh,” tegasnya.
Mukhlis menegaskan penyusunan RDTR tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan tim teknis. Masukan masyarakat, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar dokumen yang disusun sesuai dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, konsultasi publik diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan substantif. Berbagai persoalan, potensi, serta kebutuhan kawasan dapat disampaikan untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen RDTR.
“Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan Bireuen hanya dari data, statistik, dan peta. Ada informasi yang perlu kita peroleh dari masyarakat, pelaku usaha, praktisi lapangan, camat, dan akademisi,” ungkapnya.
Ia meminta perangkat daerah dan tim penyusun bekerja secara terbuka, profesional, dan berbasis data. Setiap masukan yang disampaikan juga harus mendapat perhatian dan pertimbangan yang jelas.
Dengan pendekatan tersebut, RDTR diharapkan tidak hanya memiliki kekuatan teknis dan hukum, tetapi juga mendapat dukungan masyarakat serta dapat diterapkan secara efektif.
RDTR Jadi Dasar Arah Pembangunan Bireuen
Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen menjadi bagian penting dalam menentukan arah perkembangan kawasan perkotaan pada masa mendatang. Tata ruang yang jelas dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap RDTR dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, perlindungan lahan pertanian, kelestarian lingkungan, dan ketangguhan terhadap bencana.
Dengan perencanaan tata ruang yang partisipatif dan berbasis data, Bireuen diharapkan berkembang sebagai kawasan perkotaan dengan ekonomi yang tumbuh, infrastruktur yang tertata, lingkungan yang terjaga, serta pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semoga RDTR ini dapat menjadi landasan bagi Bireuen yang maju, tertata, berdaya saing, berkelanjutan, aman, dan sejahtera,”tambahnya.(Mc.Bireuen/Eyv)
