Padang Panjang, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mengarahkan alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk mengakselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana, penguatan ekonomi warga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penyesuaian postur anggaran tersebut ditujukan agar program pembangunan daerah dapat merespons secara cepat kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi kota.
“Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 telah dirampungkan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” ujar Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, pada Sidang Paripurna DPRD di Kota Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (31/8/2026).
Allex Saputra menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang 2026 mengusung fokus pada penguatan sektor perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, ketahanan pangan, hingga rehabilitasi jaringan infrastruktur dasar.
Pada rancangan perubahan anggaran tersebut, Pendapatan Daerah ditargetkan mencapai Rp582,03 miliar atau naik 13,14 persen dari anggaran murni. Sementara Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp621,83 miliar yang didominasi oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal produktif.
“Semoga pembahasan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Padang Panjang,” tutur Wakil Wali Kota Padang Panjang.
Melalui penyesuaian APBD 2026 ini, Pemko Padang Panjang menargetkan capaian indikator makro meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95 persen, penekanan tingkat kemiskinan menjadi 4,11 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut.