Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin saat menghadiri The 2nd Riau Economic Forum (REF) 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Senin (31/8/2026).
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong penguatan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin saat menghadiri The 2nd Riau Economic Forum (REF) 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Senin (31/8/2026).
Forum bertema “Riau Tumbuh Solid dan Digitalisasi Terakselerasi” itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi dinamika perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Muzamil mengatakan, keikutsertaan Pemkab Kepulauan Meranti penting untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi sekaligus memahami arah kebijakan yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan strategi pembangunan daerah.
“Penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Perkembangan ekonomi saat ini bergerak sangat dinamis, sehingga pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang sekaligus beradaptasi dengan perubahan, termasuk akselerasi digitalisasi,” ujar Muzamil.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan maupun aktivitas ekonomi. Transformasi digital juga dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap peluang ekonomi.
Pemanfaatan teknologi digital, lanjut Muzamil, dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah, memperluas pemasaran produk unggulan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.
“Potensi ekonomi daerah harus kita dorong agar mampu berkembang dan memiliki daya saing. Digitalisasi dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas akses pasar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Muzamil juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan dan program penguatan ekonomi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menilai REF 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan dunia usaha.
“Kolaborasi harus terus diperkuat agar potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kepulauan Meranti untuk memperkuat koordinasi pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat transformasi digital.
Muzamil berharap berbagai gagasan, informasi, dan peluang kerja sama yang dibahas dalam REF 2026 dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
