Polres Meranti Siaga Dua Kerawanan, Titik Api hingga Konflik Pilkades Dipetakan

Selatpanjang, InfoPublik - Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti memperkuat deteksi dini menghadapi dua potensi kerawanan, yakni kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang dijadwalkan memasuki pemungutan suara pada 8 Oktober mendatang.

Instruksi tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, saat memimpin rapat evaluasi di Markas Polres Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pada Rabu (26/8/2026).

Hasil evaluasi mencatat penurunan angka tindak pidana umum. Namun, penanganan Karhutla dan peredaran narkotika masih membutuhkan perhatian lebih.

Puluhan titik panas dilaporkan terpantau dengan luas lahan terbakar mencapai belasan hektare. Kecamatan Rangsang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian utama dalam pemantauan Karhutla.

Gede meminta seluruh kepala kepolisian sektor (kapolsek) membangun jaringan informasi bersama masyarakat agar kemunculan titik api dapat diketahui dan ditindaklanjuti sejak dini.

“Jangan sampai kita terlambat mengetahui adanya titik api. Kapolsek harus memiliki jaringan informasi di masyarakat, sehingga setiap kejadian bisa diketahui dan ditindaklanjuti sedini mungkin,” kata Gede.

Selain memperkuat jaringan informasi, ia menekankan patroli terpadu lintas instansi untuk mempercepat respons terhadap kebakaran di lapangan tanpa hanya bergantung pada pemantauan secara digital.

Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti juga diminta mengusut penyebab kebakaran yang terjadi di Desa Kepau Baru.

Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mengetahui kemungkinan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

“Langkah ini untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mengungkap kemungkinan adanya unsur pidana di balik kejadian tersebut,” ujar Gede.

Selain Karhutla, Polres Kepulauan Meranti mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Pilkades Serentak 2026 yang dijadwalkan memasuki tahap pemungutan suara pada 8 Oktober.

Pemetaan wilayah rawan dinilai perlu dilakukan sejak awal untuk mencegah potensi gesekan antarkelompok masyarakat akibat perbedaan pilihan.

Gede meminta jajarannya tidak menunggu hingga hari pemungutan suara untuk melakukan pemetaan, pemantauan, dan koordinasi dengan pihak terkait.

“Pilkades jangan hanya diamankan ketika hari pemungutan suara. Dari sekarang harus dilakukan pemetaan, monitoring dan komunikasi dengan seluruh pihak agar potensi konflik bisa dicegah,” tegas Gede.

Ia juga meminta seluruh personel lebih peka dalam merespons laporan dan keluhan masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

“Deteksi dini harus diperkuat. Setiap potensi gangguan harus dipetakan dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” pungkas Gede.