Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menanggapi, keluhan terkait pelayanan kesehatan. Foto: Mc.Banjarbaru
Banjarbaru, InfoPublik – Laporan mengenai Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sungai Ulin yang disebut kosong ketika seorang pasien dalam kondisi kritis membutuhkan pertolongan mendapat respons keras dari Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Lisa langsung meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Kepala Puskesmas Sungai Ulin setelah menerima laporan tersebut. Ia menegaskan, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi, terlebih jika menyangkut keselamatan pasien.
“Siang tadi baru mendengar laporan. Saat itu saya langsung menelepon Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru untuk meminta keterangan, lalu menelepon lagi Kepala Puskesmas. Saya tanya, kenapa saat ada pasien datang mau berobat tiba-tiba tidak ada orang?”kata Lisa, Kamis (27/8/2026).
Menurut Lisa, Kepala Puskesmas Sungai Ulin telah memberikan klarifikasi. Petugas disebut berada di lokasi dan sempat mendatangi pasien yang berada di dalam mobil.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum membuat persoalan dianggap selesai. Lisa meminta evaluasi menyeluruh untuk memastikan standar pelayanan kegawatdaruratan di Puskesmas Sungai Ulin berjalan sebagaimana mestinya.
“Insyaallah besok, Kepala Dinas Kesehatan bersama tim Kabid Pelayanan akan langsung turun ke Puskesmas Sungai Ulin untuk mengevaluasi kejadian ini,”imbuhnya.
Strategi Integrasi Marketing Communication (IMC) Sin Po TV dalam Pembentukan Citra Media Digital untuk Meningkatkan Kolaborasi Iklan (Studi Kasus pada Program News Berita)
Lisa juga menegaskan akan mengambil tindakan apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
“Yang jelas, saya akan menindak tegas kepada Kepala Puskesmasnya. Kenapa anak buahnya tidak ada di tempat?”jelasnya.
Menurutnya, fasilitas kesehatan milik pemerintah harus benar-benar siap memberikan pelayanan ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, terutama dalam kondisi darurat.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dibatasi oleh persoalan administrasi, status kependudukan, maupun asal daerah pasien.
Penegasan tersebut disampaikan setelah diketahui pasien yang datang ke Puskesmas Sungai Ulin memiliki KTP Kabupaten Banjar. Bagi Lisa, identitas kependudukan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pasien yang membutuhkan pertolongan.
“Kalau ada orang sakit, saya tidak memandang lagi siapa itu, warga siapa. Saya melihat orang sakit, pokoknya dibantu saja. Tidak peduli warga mana, yang penting nyawa harus diselamatkan,” katanya.
Lisa menegaskan keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan kesehatan, khususnya di unit kegawatdaruratan.
Evaluasi langsung oleh Dinas Kesehatan bersama tim bidang pelayanan di Puskesmas Sungai Ulin diharapkan dapat mengungkap secara jelas kronologi kejadian sekaligus memastikan standar pelayanan berjalan dan kejadian serupa tidak terulang.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, UGD merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang harus siap memberikan pertolongan ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat.(Yds/MedCenBJB/Eyv)
