Prevalensi Stunting Banggai Capai 29,1 Persen, Intervensi Diperkuat

Banggai, InfoPublik – Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Banggai menghadapi tantangan setelah angka kasus kembali meningkat pada 2023. Pemerintah daerah kini memperkuat intervensi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Langkah tersebut dibahas dalam Pertemuan Publikasi Stunting Lintas Sektor 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai di Hotel Swiss-Belinn Luwuk, Kamis (27/8/2026).

Data menunjukkan prevalensi stunting di Banggai sempat turun dari 35,6 persen berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menjadi 31,5 persen berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017. Angka tersebut kembali turun menjadi 24,3 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2022. Namun, tren positif itu berbalik pada 2023. Prevalensi stunting meningkat menjadi 29,1 persen atau naik 4,8 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa upaya penanganan stunting membutuhkan intervensi yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan, terutama dengan melihat karakteristik wilayah serta kelompok masyarakat yang masih rentan.

Mewakili Bupati Banggai, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alfian Djibran, mengatakan penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.

“Penanganan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan. Persoalan ini berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga kondisi ekonomi keluarga,” ujar Alfian saat membacakan sambutan Bupati Banggai.

Menurutnya, publikasi data stunting tidak semata-mata menjadi kegiatan penyampaian angka. Data tersebut harus digunakan untuk membaca kondisi di lapangan, menentukan kelompok dan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadikan penurunan stunting sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Dukungan juga perlu diarahkan pada wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi dan faktor risiko lainnya.

“Keberhasilan penanganan stunting tidak dapat hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang telah kita laksanakan, tetapi dari seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Banggai sebenarnya telah menjalankan upaya pencegahan stunting sejak 2015 melalui inovasi Posyandu Prakonsepsi. Program tersebut kemudian diperkuat dengan penetapan desa lokus pencegahan stunting.

Pada 2019, terdapat 10 desa yang ditetapkan sebagai lokasi fokus. Jumlahnya kemudian diperluas menjadi 75 desa pada 2024 melalui Rembuk Stunting tingkat kabupaten. Pada 2025, pemerintah daerah menetapkan 45 desa sebagai lokus pencegahan stunting.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting di Banggai diarahkan semakin spesifik berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya melalui pendekatan program secara umum.

Pertemuan lintas sektor tersebut juga membahas sejumlah instrumen untuk memperkuat intervensi, antara lain evaluasi hasil cakupan e-Monev Bangda, intervensi spesifik stunting, hasil prevalensi stunting, strategi pencegahan berbasis bukti, serta evaluasi pengisian Sigizikesga Kabupaten Banggai.

Penguatan berbasis data menjadi penting agar setiap program dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat, sekaligus memudahkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap dampak intervensi yang telah berjalan.

Melalui sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Kabupaten Banggai menargetkan penanganan stunting dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penurunan angka stunting tidak sekadar menjadi target statistik, tetapi tercermin dalam perbaikan kualitas kesehatan, gizi, sanitasi, ketahanan pangan, serta kualitas hidup keluarga di Kabupaten Banggai.

(MC KAB. BANGGAI)