Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi menyampaikan, jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. - Foto: Mc.Jatim
Surabaya, InfoPublik – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat memberikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, P-APBD 2026 dirancang sebagai instrumen fiskal yang adaptif, responsif, dan akuntabel untuk merespons dinamika ekonomi global maupun daerah.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan pembangunan,” ujar Khofifah.
Ekonomi Jatim Tumbuh 5,84 Persen
Khofifah menyampaikan, perekonomian Jawa Timur pada semester I 2026 tumbuh 5,84 persen secara kumulatif (c-to-c). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti sejumlah indikator kesejahteraan yang membaik. Tingkat kemiskinan turun 0,24 persen pada Maret 2026, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,13 persen pada Mei 2026.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga tumbuh 5,72 persen secara tahunan (y-o-y) pada triwulan II 2026. Sementara itu, laju inflasi tetap berada dalam sasaran nasional 1,5–3,5 persen.
Perubahan postur APBD disusun berdasarkan evaluasi capaian indikator kinerja utama daerah, realisasi semester I, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah meningkat dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun, atau bertambah Rp183,77 miliar. Kenaikan tersebut antara lain berasal dari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp180,77 miliar dan insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp3 miliar atas prestasi penurunan TPT.
Target pajak daerah tetap sebesar Rp13,31 triliun dengan mempertimbangkan kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
Jawa Timur juga memperoleh tambahan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pemerintah pusat sebesar Rp19,03 miliar.
Sementara itu, belanja daerah bertambah Rp2,64 triliun. Tambahan tersebut mencakup belanja operasi Rp1,14 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp211,60 miliar, serta belanja transfer Rp218,69 miliar.
Belanja transfer tersebut antara lain mencakup tambahan bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebesar Rp208,77 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp3,38 triliun bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,17 miliar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI. Dengan demikian, pembiayaan neto sebesar Rp3,37 triliun digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Untuk infrastruktur, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ditingkatkan menjadi Rp999,21 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kewajiban belanja infrastruktur publik sekaligus mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Pemprov Jatim juga mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek melalui e-purchasing dan pengadaan mendahului untuk mencegah terjadinya SiLPA.
Di sektor pendidikan, bantuan pendidikan diarahkan kepada 50.000 siswa prasejahtera, disertai penguatan Bantuan Pembiayaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dan revitalisasi SMK.
Pemprov Jatim juga berkomitmen mengalokasikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13 Tahun Anggaran 2025 setelah melalui koordinasi teknis dengan BPK.
Di bidang kesehatan, penguatan diarahkan pada Jatim World Class Hospital, program BUAIAN, pelayanan kesehatan kepulauan, serta integrasi Posyandu. Program tersebut ditujukan untuk mendukung penurunan angka stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).
Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemprov Jatim mengoptimalkan tiga strategi, yakni mengurangi beban masyarakat melalui PKH Plus dan ASPD, meningkatkan pendapatan melalui KIP Jawara, serta menangani kantong-kantong kemiskinan di 38 kabupaten/kota.
Sektor ketenagakerjaan dan UMKM juga mendapat perhatian melalui penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), program Millennium Job Center (MJC), serta pembiayaan murah bagi usaha mikro melalui PROKESRA dengan bunga 3 persen dan plafon maksimal Rp50 juta melalui PT BPR Jatim.
Ia juga menyampaikan empati kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah. Pemprov Jatim, kata dia, berkomitmen memperkuat penanganan darurat sekaligus mendukung proses pemulihan pascabencana.(MC Prov Jatim/pca-hjr/eyv)
