Pemkab Lumajang Salurkan 48,39 Ton Beras, Kades Diminta Pastikan Tepat Sasaran
Kominfo Lumajang/Tomi (Istimewa)
Lumajang, InfoPublik – Sebanyak 1.613 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Munder dan Desa Krai, Kabupaten Lumajang, mendapat alokasi 48,39 ton beras untuk periode Juli–September 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang meminta pemerintah desa mengawal distribusi hingga bantuan benar-benar diterima masyarakat sesuai data penerima.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti ketika beras tiba di titik distribusi. Pemerintah desa diminta memastikan bantuan sampai kepada setiap keluarga yang berhak.
“Pak Kades memastikan beras ini sampai di rumah masing-masing,” ujar Indah saat menyalurkan Bantuan Pangan beras di Desa Munder, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (26/8/2026).
Berdasarkan data Perum Bulog, sebanyak 769 PBP di Desa Munder mendapat alokasi masing-masing 30 kilogram beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang dialokasikan di desa tersebut mencapai 23.070 kilogram atau 23,07 ton.
Sementara itu, Bantuan Pangan di Desa Krai dialokasikan kepada 844 PBP. Dengan alokasi 30 kilogram untuk setiap penerima selama periode tiga bulan, jumlah beras yang disalurkan mencapai 25.320 kilogram atau 25,32 ton.
Secara keseluruhan, Desa Munder dan Desa Krai menerima 48.390 kilogram atau 48,39 ton beras untuk 1.613 PBP.
Penyaluran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian beras.
Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma berharap bantuan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima.
“Mudah-mudahan bantuan ini memberikan manfaat,” ujar Yudha.
Menurut Yudha, kelancaran penyaluran membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari penyediaan bantuan dan pendataan penerima hingga distribusi di tingkat desa dan rumah tangga.
Indah kembali meminta pemerintah desa mengawal proses penyaluran agar jumlah bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan. Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi Bantuan Pangan.
Pemkab Lumajang bersama pemerintah pusat, Perum Bulog, kecamatan, dan pemerintah desa berkomitmen memastikan penyaluran Bantuan Pangan periode Juli–September 2026 berlangsung tertib dan tepat sasaran.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
