Bupati Bireuen, Mukhlis saat menghadiri acara pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Bireuen di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu (26/8/2026). - Foto: Mc.Bireuen
Bireuen, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Bireuen mendorong Pengadilan Negeri Bireuen meningkatkan kualitas pelayanan hukum setelah status kelembagaannya naik dari Kelas II menjadi Kelas I B.
Bupati Bireuen, Mukhlis mengatakan, peningkatan status tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi masyarakat.
"Pergantian kepemimpinan dan rotasi tugas dalam instansi penegak hukum bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja. Seiring peningkatan status Pengadilan Negeri Bireuen menjadi Kelas I B, kita berharap, kualitas pelayanan hukum, profesionalisme, dan integritas penegakan hukum di Bireuen semakin optimal," kata Mukhlis saat menghadiri acara pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Bireuen di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, transisi kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Negeri Bireuen juga harus diikuti dengan penguatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Bireuen menyampaikan, apresiasi, kepada Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho atas pengabdian dan kontribusinya selama bertugas di Kabupaten Bireuen.
Sinergi antara Pengadilan Negeri Bireuen dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dinilai telah berkontribusi dalam menjaga kondusivitas, ketertiban, dan kepastian hukum di daerah yang dikenal sebagai Kota Juang tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen menyambut, kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen yang baru, Zulfikar Siregar yang pengalaman, integritas, dan komitmennya diharapkan, mampu memperkuat kerja sama lintas instansi.
Bupati menegaskan, kemitraan yang solid antara Pemkab Bireuen, Forkopimda, dan Pengadilan Negeri merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dengan naiknya status menjadi Kelas I B, Pengadilan Negeri Bireuen diharapkan, tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi juga menghadirkan pelayanan hukum yang lebih cepat, profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Mc.Bireuen/Eyv)
