KPK Ingatkan ASN Bojonegoro soal Gratifikasi: Integritas Diuji di Ruang Sunyi
Istimewa
Bojonegoro, InfoPublik – Aparatur sipil negara (ASN) diingatkan menjaga integritas, menerapkan gaya hidup sederhana, serta berani menolak pemberian yang bertentangan dengan kewajiban.
Pesan tersebut mengemuka dalam Integrity Podcast (Integricast) ke-3 yang digelar Inspektorat Kabupaten Bojonegoro di Ruang Command Center Gedung PIP, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Integricast kali ini mengangkat tema “Menyikapi Budaya Gratifikasi dan Gaya Hidup ASN” dengan menghadirkan dan .
Dialog dipandudan disiarkan melalui kanal YouTube Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
Ketua Tim Program Pengendalian Gratifikasi KPK RI, Juliharto, mengatakan integritas menjadi nilai mendasar yang harus dimiliki ASN, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Integritas diuji di ruang sunyi. KPK menerjemahkan dalam sembilan nilai anti korupsi yang dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Integritaslah yang menjadi payung sembilan nilai tersebut," ujarnya.
Sembilan nilai antikorupsi yang dimaksud meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Menurut Juliharto, dua nilai yang berkaitan erat dengan pembahasan gratifikasi dan gaya hidup ASN adalah sederhana dan berani. Kesederhanaan diperlukan dalam menjaga pola hidup, sedangkan keberanian dibutuhkan untuk mengatakan tidak terhadap pemberian, termasuk dari orang yang dihormati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, mengatakan pencegahan gratifikasi perlu dilakukan dari dua sisi, yakni ASN sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan publik.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari tugas aparatur sehingga ASN harus berani menolak pemberian yang diberikan sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan.
Di sisi lain, masyarakat perlu memahami bahwa pelayanan publik yang diterima tidak menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada petugas.
"Dua arah ini jika saling memahami tugas masing-masing, gratifikasi tidak ada," ujarnya.
Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Rahmat Junaidi, menambahkan gratifikasi dan gaya hidup ASN menjadi bagian yang mendapat perhatian publik dalam melihat integritas birokrasi.
Ia mengingatkan ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mengatur bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai pemberian suap.
Karena itu, menurut Rahmat, ASN perlu memperkuat pola pikir sebagai pelayan masyarakat sekaligus membangun keberanian untuk menolak dan melaporkan pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik dengan kewajiban jabatan.
Ia mendorong prinsip “Tolak, Lapor, dan Jelaskan” sebagai bagian dari upaya membangun transparansi dalam birokrasi.
"Karena pada akhirnya, warisan terbaik ASN adalah reputasi. Dan reputasi itu tidak bisa dibeli dengan gratifikasi," tutupnya.
[cs/nn]
