Padang Perkuat Penataan Kota, Camat Diminta Aktif Turun Lapangan
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang memperketat pengawasan di tingkat wilayah untuk mencegah munculnya bangunan ilegal, spanduk liar, pungutan liar (pungli), pembuangan limbah sembarangan, hingga pemanfaatan fasilitas umum yang mengganggu ketertiban kota.
Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh camat aktif turun ke lapangan dan tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Pengawasan langsung dinilai penting agar persoalan di wilayah dapat segera ditemukan, dibina, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Instruksi tersebut disampaikan Fadly saat memimpin rapat internal bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kota Padang di Rumah Makan Sederhana, Rabu (26/8/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail.
Menurut Fadly, penataan kota tidak sebatas memperbaiki tampilan fisik. Pengawasan juga harus memastikan ruang publik, lingkungan, kawasan wisata, dan fasilitas umum dapat digunakan secara tertib serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Kita berharap penataan tidak berhenti pada penertiban, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Tidak boleh ada lagi pembangunan ilegal di Kota Padang, setiap temuan harus segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme administrasi yang berlaku,” tegas Fadly.
Fadly menempatkan camat sebagai ujung tombak pengawasan karena memiliki kedekatan langsung dengan kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, camat diminta rutin melakukan pemantauan dan membangun komunikasi dengan masyarakat. “Camat harus aktif turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu laporan, agar setiap persoalan masyarakat dapat ditangani secara baik,” ujarnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain keberadaan terpal atau tenda biru, spanduk liar, bedeng, serta bangunan yang menggunakan ruang publik seperti trotoar, drainase, dan jalur hijau.
Penertiban, kata Fadly, tetap harus diiringi pembinaan dan solusi, terutama bagi pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah tidak ingin penataan kota justru mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah. “PKL tetap harus dibina dan diberikan solusi, tetapi pemanfaatan fasilitas umum secara semrawut tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Pendekatan tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih aktif, persoalan diharapkan dapat ditangani sejak awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar.
Selain penataan fisik, Pemko Padang memberikan perhatian khusus terhadap praktik pungli, terutama di kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan.
Fadly menegaskan tidak boleh ada ruang bagi pungli di destinasi wisata seperti Pantai Padang, Pantai Air Manis, Gunung Padang, dan kawasan Batang Arau. Pengawasan juga diminta dilakukan hingga malam hari, terutama untuk memastikan aktivitas parkir berlangsung secara resmi. Petugas parkir harus memiliki identitas dan menerapkan mekanisme pembayaran yang jelas sehingga masyarakat maupun wisatawan mengetahui besaran tarif dan kepada siapa pembayaran diberikan.
“Pengawasan harus diperkuat hingga malam hari, termasuk memastikan petugas parkir yang beroperasi merupakan petugas legal, memiliki identitas dan menerapkan mekanisme pembayaran yang jelas. Saya tidak ingin ada lagi terjadi pungli di kota ini,” tegasnya.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang membangun kota yang tidak hanya tertata secara visual, tetapi juga memiliki ruang publik yang aman, bersih, nyaman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara adil.
(Dv)
~ 📤 by Ju
