Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI mencatat sebanyak 316 konsultasi dan 14 edisi Sharing Session dalam satu tahun pelaksanaan Klinik Pemerintah Digital. Program tersebut telah menjangkau, 37 provinsi dan 161 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Capaian tersebut.- Foto: Mc.Jatim
Surabaya, InfoPublik — Klinik Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat 316 konsultasi dan 14 edisi Sharing Session dalam setahun. Program tersebut telah menjangkau 37 provinsi dan 161 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Demikian capaian itu disampaikan dalam kegiatan "Satu Tahun Klinik Pemerintah Digital: Berbagi Praktik Baik, Mengapresiasi Pencapaian, Mengakselerasi Transformasi Digital" melalui Sharing Session dan Pemberian Apresiasi 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (26/8/2026).
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Mira Tayyiba mengatakan, transformasi digital menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Mira, transformasi digital pemerintah tidak cukup dilakukan dengan mendigitalisasi layanan atau menambah jumlah aplikasi. Perubahan harus mencakup tata kelola, proses bisnis, pemanfaatan data, hingga pengambilan keputusan.
"Transformasi digital pemerintah bukan sekadar digitalisasi layanan, bukan sekadar memperbanyak aplikasi, melainkan transformasi menyeluruh atas cara pemerintah bekerja, mulai dari tata kelola, proses bisnis, pemanfaatan data hingga pengambilan keputusan," ujarnya.
Ia menjelaskan, Klinik Pemerintah Digital menjadi ruang konsultasi, pembelajaran bersama, berbagi pengalaman, dan kolaborasi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan transformasi digital.
Hingga 23 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 37 provinsi dan 161 pemerintah kabupaten/kota dengan total 316 konsultasi. Isu tata kelola menjadi topik yang paling banyak dikonsultasikan, yakni 209 konsultasi.
Selanjutnya, konsultasi terkait sumber daya manusia (SDM) digital mencapai 36, infrastruktur digital 30, layanan digital 25, dan keamanan siber 16 konsultasi.
Sementara itu, 14 edisi Sharing Session selama setahun diikuti lebih dari 21 ribu peserta. Kegiatan tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antarpemerintah daerah dalam mengembangkan transformasi digital sesuai kebutuhan masing-masing.
Rangkaian kegiatan satu tahun Klinik Pemerintah Digital juga diisi pemaparan evaluasi program oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi RI, Aris Kurniawan.
Aris menyatakan, Klinik Pemerintah Digital tidak hanya berfungsi sebagai wadah konsultasi dan pendampingan, tetapi juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi praktik baik dan pembelajaran.
Komdigi, lanjutnya, turut memperkuat ekosistem dan integrasi layanan untuk mendukung implementasi Pemerintah Digital Nasional melalui penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur digital, platform bersama, dan interoperabilitas layanan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dan individu yang dinilai menunjukkan komitmen, partisipasi aktif, kontribusi, serta praktik baik selama satu tahun pelaksanaan Klinik Pemerintah Digital.
Apresiasi diberikan dalam tiga kategori, yaitu Pemerintah Daerah Pembelajar Transformasi Digital Terbaik, Pemerintah Daerah Mitra Klinik Pemerintah Digital Paling Inspiratif, dan Agen Perubahan Klinik Pemerintah Digital Terbaik.
Aris menegaskan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga proses dan perkembangan yang dicapai setiap pemerintah daerah sesuai kondisi awal masing-masing.
"Bukan hanya pada titik akhir siapa yang paling tinggi, nilainya paling hebat, tetapi lebih kepada progres lompatannya yang mungkin akan kita hargai juga," katanya.
Pihaknya berharap, apresiasi tersebut mendorong lebih banyak pemerintah daerah untuk aktif berkonsultasi, belajar, berbagi praktik baik, dan menerjemahkan hasil konsultasi menjadi langkah konkret yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Harapannya di tahun selanjutnya, kita punya target lebih tinggi untuk bisa langsung menunjukkan hasil progres dari apa yang sudah kita rekomendasikan agar dampaknya langsung ke masyarakat," tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra memaparkan arah kebijakan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2026–2045.
Kebijakan tersebut mendorong penguatan tata kelola, ekosistem digital, interoperabilitas layanan, tata kelola data, serta pembangunan infrastruktur publik digital.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, Akbar Hutasuhut mengingatkan, berbagai ancaman dalam transformasi digital pemerintah, mulai dari kebocoran data, web defacement, ransomware, kesalahan manusia, hingga ancaman terhadap infrastruktur dan sistem.
Ia menekankan, pentingnya tata kelola keamanan dan pemetaan risiko untuk meminimalkan kerentanan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Kementerian PANRB, Agi Agung Galuh Purwa turut memaparkan arah kebijakan pemerintah digital dalam mendukung transformasi pelayanan publik. Salah satunya melalui penguatan integrasi layanan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui Klinik Pemerintah Digital, Komdigi terus mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dan kapasitas sekaligus mengembangkan praktik transformasi digital sesuai kebutuhan daerah.
Program tersebut diharapkan, dapat mempercepat terwujudnya layanan publik yang terintegrasi, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(MC Prov Jatim/hjr/eyv)
