APBD Banjarbaru Berubah, Tiga Raperda Mulai Dibahas

Banjarbaru, InfoPublik — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Nota Keuangan. Dalam rapat yang sama, DPRD juga menyampaikan, tiga Raperda inisiatif yang menyentuh isu literasi, perlindungan lanjut usia, serta toleransi dan konflik sosial.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru di Ruang Graha Paripurna DPRD, Senin (24/8/2026). Wali kota dan Wakil Wali kota Banjarbaru diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Dalam penyampaian Raperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, Sirajoni mengatakan, perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, kondisi keuangan daerah, serta program prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Untuk mengakomodasi setiap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai kebutuhan yang mendesak dan didasarkan pada kebijakan strategis,"katanya.

Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian meliputi penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, program makanan bergizi gratis, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia berharap, pembahasan perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan efektif. Dengan demikian, persetujuan bersama dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera dilakukan.

“Diharapkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama,”imbuhnya.

Selain perubahan APBD, DPRD Kota Banjarbaru menyampaikan tiga Raperda inisiatif. Ketiganya meliputi Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi, Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Lanjut Usia, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.

Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi diarahkan untuk meningkatkan budaya membaca dan minat literasi masyarakat. Sementara itu, Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Lanjut Usia ditujukan untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan kemandirian warga lanjut usia.

Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial diharapkan dapat memperkuat keberagaman serta menjaga kondisi sosial yang aman dan kondusif di Kota Banjarbaru.

Ketiga Raperda tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.(Hfz/MedCenBJB/Eyv)