Hulu Sungai Utara, InfoPublik - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sehingga sah menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang berlangsung di Aula Rapat Paripurna DPRD HSU, Senin (24/8/2026) siang.
Dalam sidang tersebut, Junaidi menyampaikan pendapat mewakili keseluruhan fraksi yang ada di parlemen daerah.
Junaidi mengatakan, meskipun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya, kondisi tersebut hendaknya tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
"Justru, kondisi ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap prioritas belanja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan," ujarnya.
Junaidi menegaskan, keterbatasan fiskal yang dihadapi tetap dapat dikelola secara bijaksana dengan memastikan bahwa anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Adapun rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026, yaitu:
Untuk pendapatan Daerah, Semula diproyeksikan Rp.1,4 Triliun lebih berkurang sejumlah Rp 32,4 Miliar lebih Sehingga berjumlah menjadi Rp. 1,3 Triliun lebih.
Sedangkan pada Belanja Daerah, semula dianggarkan sejumlah Rp. 1,8 Triliun lebih bertambah sejumlah Rp. 166,4 Miliar lebih Sehingga berjumlah menjadi Rp. 2,9 Triliun lebih.
Adapun Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut: Untuk Penerimaan Pembiayaan, semula dianggarkan sejumlah Rp. 418,3 Miliar lebih bertambah sejumlah Rp. 198,2 Miliar lebih sehingga berjumlah menjadi Rp.617,2 Miliar lebih.
"Berkaitan dengan pelaksanaan dan penggunaan anggaran dari perubahan APBD tahun 2026 ini, Pemerintah Daerah agar bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan, pemborosan, pekerjaan yang tidak berkualitas maupun kegiatan yang tidak mencapai target yang sudah disepakati bersama dalam APBD Perubahan ini," ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya meminta agar setiap pengelola anggaran dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2026 hendak nya mengacu pada prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi, kepatutan, keadilan anggaran serta disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
"Kami sepakat bahwa pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus didasari oleh arah kebijakan dan tema pembangunan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan kita yaitu RPJMD tahun 2025- 2029, dimana pembangunan kita diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia," katanya.
Sementara sebagai penutup rangkaian pembahasan, Bupati HSU H. Sahrujani menyampaikan tanggapan sekaligus pendapat akhir Kepala Daerah terhadap hasil pembahasan anggaran tersebut menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pengambilan keputusan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini menjadi Perda.
Menurutnya, langkah itu memberikan landasan hukum yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten HSU untuk melaksanakan penyesuaian pendapatan dan belanja, serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan guna menjawab kebutuhan masyarakat di sisa tahun anggaran berjalan. (MC HSU Wahyu/Aulia)
Editor Dedi