Sumenep, InfoPublik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti perubahan struktur keuangan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah terkoreksi turun, sementara defisit ditutup melalui pembiayaan sehingga struktur anggaran tetap berimbang.
Laporan hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Senin (24/8/2026), setelah Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah membahas rancangan perubahan APBD.
Dalam laporan Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin, yang disampaikan melalui juru bicara M. Mirza Khomaini Hamid, pendapatan daerah 2026 semula ditetapkan Rp2.471.544.560.394,00. Setelah perubahan, angkanya berkurang Rp175.164.521.436,65 menjadi Rp2.296.380.038.957,35.
“Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp2.471.544.560.394,00, berkurang sebesar Rp175.164.521.436,65 menjadi sebesar Rp2.296.380.038.957,35, setelah pembahasan tetap sebagaimana draf,” jelas Mirza.
Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2,655 triliun berkurang sekitar Rp42,347 miliar menjadi Rp2,613 triliun. Setelah pembahasan bersama TAPD, nilai tersebut tetap sesuai dengan rancangan yang diajukan.
Perubahan paling signifikan terlihat pada sisi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang semula dianggarkan Rp187,441 miliar bertambah sekitar Rp129,591 miliar, sehingga menjadi Rp317,032 miliar.
Nilai tersebut tetap setelah pembahasan dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah tidak dianggarkan. “Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp317,032 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan tercatat Rp0,” ujar Mirza.
Dengan struktur tersebut, perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Namun, Banggar mengingatkan bahwa kualitas APBD tidak cukup diukur dari angka maupun tingkat penyerapan anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Banggar meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat koordinasi, pengendalian, dan pengawasan selama pelaksanaan P-APBD 2026. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai jadwal serta ketentuan.
“Pelaksanaan anggaran hendaknya tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” tegasnya.
Banggar juga meminta setiap penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas dan persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah daerah.
Dengan demikian, P-APBD 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin dan dihadiri Wakil Bupati Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, staf ahli bupati, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta undangan lainnya.
