P-APBD Sumenep 2026 Disahkan, Belanja Capai Rp2,61 Triliun
Sumenep, InfoPublik – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan dengan alokasi belanja mencapai Rp2,61 triliun. Pengesahan ini menjadi pijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.
Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep di Gedung DPRD setempat, Senin (24/8/2026).
Dalam struktur P-APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan Rp2.296.380.038.957,35, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.613.412.996.731,93. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran Rp317.032.957.774,58.
Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim mengatakan, pemerintah daerah menutup defisit tersebut melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp317.032.957.774,58. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar nol rupiah. “Skema pembiayaan ini menyeimbangkan posisi keuangan daerah secara penuh,” ujar Imam saat menyampaikan sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Menurut Imam, pengesahan P-APBD bukan sekadar penyelesaian proses penganggaran, tetapi menjadi momentum untuk memastikan program pemerintah daerah dapat direalisasikan secara lebih efektif pada sisa tahun anggaran 2026.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata dia, akan menggunakan perubahan anggaran tersebut untuk memperkuat program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah optimistis anggaran perubahan ini memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memantapkan kesinambungan pembangunan daerah hingga akhir tahun anggaran,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sumenep, khususnya Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan dokumen perubahan anggaran. Masukan dan hasil pembahasan bersama DPRD, lanjut Imam, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran sekaligus menjaga transparansi pelaksanaan APBD.
Setelah disahkan melalui rapat paripurna, dokumen P-APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Penyampaian dokumen tersebut dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah pengesahan. Evaluasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin dan dihadiri Wakil Bupati Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta undangan lainnya.
(Ren/Fer)
