Bupati Kapuas Hulu: Penanganan Karhutla Harus Tegas, Hak Peladang Tetap Dilindungi
Pemadaman karhutla
Putussibau, InfoPublik – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan berkeadilan.
Menurutnya, upaya melindungi lingkungan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada perladangan tradisional.
Pernyataan tersebut disampaikan Fransiskus di Putussibau, Senin (24/8/2026), menyusul wacana evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Fransiskus menilai perlu ada pembedaan yang jelas antara perladangan tradisional yang dilakukan secara terbatas dan terkendali sesuai ketentuan dengan pembakaran liar yang menyebabkan kebakaran meluas.
“Karhutla harus ditangani secara tegas. Namun, jangan sampai peladang tradisional yang menaati aturan disamakan dengan pihak yang melakukan pembakaran liar atau membuka lahan tanpa kendali,” kata Fransiskus.
Menurutnya, tradisi berladang telah dijalankan masyarakat adat secara turun-temurun. Karena itu, pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai batas luas lahan, lokasi dan waktu pembakaran, pelaporan, serta pengawasan pemerintah desa dan aparat terkait.
Ia menegaskan, Perda Nomor 1 Tahun 2022 tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membakar lahan tanpa batas. Regulasi tersebut menjadi pedoman agar pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dapat dilakukan secara aman, terbatas, dan bertanggung jawab.
Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat. Aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi kepada peladang tradisional.
Terkait wacana evaluasi regulasi di tingkat provinsi, Fransiskus menyatakan menghormati kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun, ia meminta proses tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah kabupaten, masyarakat adat, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
“Kami menghormati setiap proses evaluasi yang dilakukan pemerintah provinsi. Namun, kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat harus dikaji secara menyeluruh, berdasarkan data, serta dilaksanakan sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.
Menurut Fransiskus, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah regulasi. Pencegahan dan penanganan di lapangan juga perlu diperkuat melalui pemantauan titik panas, patroli, kesiapan sarana pemadaman, serta penindakan terhadap pihak yang melanggar aturan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Tim Komando Satuan Tugas Karhutla pada Juli 2026. Tim tersebut melibatkan BPBD, TNI, Polri, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta kelompok masyarakat.
Satgas bertugas memperkuat koordinasi penanganan karhutla mulai dari sosialisasi, deteksi dini, dan pemadaman hingga penanganan pascakebakaran.
“Fokus kita adalah memastikan aturan dijalankan dengan benar. Pengawasan harus diperketat dan pelanggaran harus ditindak, tetapi masyarakat yang berladang sesuai ketentuan juga harus memperoleh kepastian dan perlindungan hukum,” tegasnya.
Fransiskus juga meminta pemerintah desa mendata rencana pembukaan lahan dan memastikan masyarakat tidak melakukan pembakaran di kawasan gambut, area rawan kebakaran, maupun lokasi yang berpotensi menyebabkan api merambat.
Di sisi lain, perusahaan yang memiliki konsesi diminta bertanggung jawab menjaga wilayah kerjanya. Setiap kebakaran di kawasan konsesi, menurutnya, perlu diperiksa secara transparan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada aktivitas masyarakat.
Fransiskus berharap polemik mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2022 dapat diselesaikan melalui dialog dan kajian objektif. Kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjaga lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan peladang tradisional.
“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kearifan lokal juga harus tetap dihormati, sepanjang dilaksanakan secara tertib, terkendali, dan tidak merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.
