Kuala Kapuas, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas memperkuat kapasitas menghadapi bencana melalui perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan sosialisasi penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (24/8/2026), dan dihadiri Bupati Kapuas yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Romulus, Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S. Pandiangan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Perhitungan IKD dan penyusunan KRB menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan penanggulangan bencana. Melalui proses tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran kapasitas dalam menghadapi potensi bencana sekaligus memetakan risiko sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Asisten I Sekda Kabupaten Kapuas Romulus menekankan, pentingnya perhitungan IKD dilakukan secara objektif dengan dukungan data yang akurat dari seluruh perangkat daerah terkait.
“Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah ini penting untuk mengetahui, sejauh mana kemampuan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Romulus.
Menurutnya, hasil perhitungan IKD dan KRB tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Keduanya harus dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan program dan langkah strategis penanggulangan bencana.
“Kajian Risiko Bencana harus mampu memberikan, gambaran yang jelas mengenai potensi ancaman, kerentanan, serta kapasitas daerah. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi kita dalam mengambil kebijakan pembangunan yang lebih aman dan berketahanan terhadap bencana,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada BPBD, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan.
“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu membangun koordinasi yang kuat, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan setiap perangkat daerah memahami peran masing-masing dalam upaya pengurangan risiko bencana,” pungkasnya.
Data Akurat Jadi Kunci Pemetaan Risiko
Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S. Pandiangan mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai proses penyusunan KRB Tahun 2026 sekaligus mengumpulkan data yang diperlukan.
Menurut Pangeran, perhitungan IKD dan penyusunan KRB merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa data dan indikator yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kapasitas Daerah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. IKD ini menjadi salah satu gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menghadapi potensi dan risiko bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan KRB diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan, serta kapasitas yang dimiliki daerah.
“Kajian Risiko Bencana menjadi dasar penting dalam menentukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, melibatkan perangkat daerah terkait, dan didukung data yang valid,”imbuhnya.
Melalui perhitungan IKD dan penyusunan KRB Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kapuas untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih terencana, terukur, dan berbasis risiko dengan mengedepankan koordinasi serta sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.(MC Kab Kapuas/Hmskmf/eyv)