Gaji PPPK dari APBN? Pemkab Lumajang Melihat Peluang untuk Perkuat Pembangunan
Kominfo Lumajang/Anbiya (Istimewa)
Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyambut positif wacana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika direalisasikan dengan skema yang tepat, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperbesar ruang fiskal daerah untuk membiayai pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke pemerintah pusat dapat mengurangi beban belanja pegawai yang selama ini ditanggung anggaran daerah.
“Gaji PPPK itu tidak jadi beban daerah, tetapi harus dicover pemerintah pusat,” ujar Agus di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (24/8/2026).
Menurut Agus, dampak terhadap ruang fiskal daerah akan semakin besar apabila anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membayar gaji PPPK juga diperhitungkan dalam skema transfer ke daerah.
“Jika demikian konsepnya, maka ruang fiskal dana akan bertambah,” katanya.
Tambahan ruang fiskal tersebut, lanjut Agus, dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu sektor yang dinilai dapat memperoleh tambahan dukungan ialah infrastruktur dasar.
“Penambahan itu, pemerintah daerah saya yakin akan digunakan untuk pelayanan masyarakat, khususnya infrastruktur dasar yang dibutuhkan kabupaten/kota,” jelasnya.
Infrastruktur dasar menjadi salah satu kebutuhan yang memerlukan dukungan anggaran daerah, mulai dari akses jalan, fasilitas pelayanan publik, hingga pembangunan lain yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Namun, dampak fiskal dari wacana pembiayaan gaji PPPK oleh pemerintah pusat masih bergantung pada regulasi dan skema yang nantinya ditetapkan. Mekanisme pembiayaan serta pengaruhnya terhadap transfer ke daerah akan menentukan besarnya ruang anggaran yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.
Pemkab Lumajang berharap skema yang dirumuskan pemerintah pusat dapat memberikan kepastian pembiayaan PPPK sekaligus menjaga kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
