Staf Ahli TP PKK Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman pada sosialisasi dan penguatan strategi pelaksanaan hasil Rakernas PKK serta implementasi program kerja TP PKK Kabupaten Pohuwato. (foto Fahmi)
Pohuwato, InfoPublik - Staf Ahli TP Pemberdayaan Kesejahterasn Keluarga (PKK) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, mengatakan PKK tidak boleh berhenti pada pelaksanaan kegiatan administratif maupun seremonial, tetapi harus menjadi kekuatan penggerak pembangunan yang hadir sampai ke tingkat keluarga dan desa.
Yana menekankan, pentingnya strategi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang lebih terarah, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus mengubah cara kerja PKK. Dari sekadar melaksanakan kegiatan menjadi gerakan yang menghasilkan perubahan. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari keluarga yang semakin berdaya, stunting yang menurun, kemiskinan yang berkurang, kesehatan yang membaik dan ekonomi keluarga yang semakin kuat,” kata Yana Suleman, Senin (24/8/2026).
Ide dan gagasan juga disampaikan pekan lalu pada sosialisasi dan penguatan strategi pelaksanaan hasil Rakernas PKK serta implementasi program kerja TP PKK Kabupaten Pohuwato.
Yana yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo menguraikan strategi tersebut perlu diterjemahkan melalui optimalisasi Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV dalam periode 2027–2029, dengan masing-masing pokja memiliki kontribusi yang jelas terhadap target pembangunan daerah.
Pokja I Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Karakter diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga, karakter, nilai Pancasila, gotong royong serta pencegahan berbagai persoalan sosial yang dapat mengancam kualitas kehidupan keluarga.
Menurut Yana, keluarga merupakan fondasi pertama pembangunan manusia. Karena itu, persoalan kekerasan, pengasuhan, perlindungan perempuan dan anak, perkawinan anak, serta berbagai persoalan sosial lainnya harus menjadi perhatian bersama.
“Kalau keluarga kuat, anak terlindungi dan perempuan berdaya, maka kita sedang membangun fondasi sumber daya manusia Gorontalo untuk jangka panjang,” ujarnya.
Pokja II Keluarga Berdaya melalui Pendidikan dan Ekonomi Digital didorong agar program pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga semakin dikaitkan dengan kebutuhan zaman, termasuk literasi keuangan, kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi digital.
PKK harus mampu membantu keluarga meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pengembangan UMKM, pemasaran digital dan penguatan keterampilan produktif.
Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan UMKM sebagai bagian dari lima program unggulan pembangunan daerah.
Pokja III Ketahanan Pangan sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan focus pada penekanan pentingnya mengembangkan ketahanan pangan berbasis keluarga dan potensi lokal.
Program seperti pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan keluarga, pengolahan hasil pertanian, serta penguatan kelompok usaha harus diarahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan keluarga.
“Ketahanan pangan keluarga harus kita lihat sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. Keluarga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga mempunyai sumber ekonomi,” jelasnya.
Dengan demikian, PKK dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat rumah tangga, desa hingga kabupaten.
Pokja IV Kesehatan, Sanitasi dan Percepatan Penurunan Stunting menjadi salah satu titik penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Yana menegaskan bahwa stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan pola asuh, konsumsi pangan, sanitasi, air bersih, pendidikan, kondisi ekonomi dan perilaku keluarga.
Karena itu, PKK perlu memperkuat kolaborasi dengan Posyandu, Puskesmas, pemerintah desa, kader, keluarga dan seluruh perangkat daerah terkait.
“Stunting bukan hanya persoalan anak yang kurang gizi. Stunting adalah persoalan keluarga dan lingkungan. Karena itu intervensinya juga harus berbasis keluarga,” tegas Yana.
Yana meminta TP PKK Kabupaten Pohuwato mulai menyusun arah kerja 2027–2029 dengan pendekatan result-based, yaitu setiap kegiatan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Ia mencontohkan, kegiatan Pokja tidak cukup hanya dilaporkan berdasarkan jumlah pertemuan atau jumlah peserta. Yang lebih penting adalah perubahan yang dihasilkan.
Misalnya, kegiatan ekonomi keluarga harus dapat menunjukkan peningkatan kapasitas atau pendapatan kelompok; kegiatan kesehatan harus berkontribusi pada peningkatan perilaku hidup sehat dan penurunan masalah gizi; sementara kegiatan ketahanan keluarga harus mampu memperkuat perlindungan anak dan perempuan.
“Kita perlu berpindah dari paradigma ‘berapa kegiatan yang dilaksanakan’ menjadi ‘berapa masalah masyarakat yang berhasil kita selesaikan,” katanya.
Yana menegaskan bahwa strategi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kabupaten Pohuwato harus menjadi bagian dari gerak pembangunan Provinsi Gorontalo.
Pemerintahan Gusnar Ismail–Idah Syahidah Rusli Habibie membawa visi “Mewujudkan Gorontalo Maju dan Sejahtera”, dengan lima program unggulan yang mencakup peningkatan kualitas SDM, agro-maritim, UMKM, pariwisata dan infrastruktur.
Dalam konteks tersebut, PKK memiliki ruang strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
Peningkatan kualitas SDM dimulai dari keluarga; penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga; ketahanan pangan dapat diperkuat dari rumah tangga; sementara peningkatan kesehatan dan perlindungan perempuan serta anak menjadi bagian penting dari pembangunan manusia.
Untuk itu, Yana berharap Kabupaten Pohuwato dapat menjadikan periode 2027–2029 sebagai momentum untuk memperkuat transformasi PKK dari gerakan administratif menjadi gerakan pembangunan berbasis keluarga.
Ia mendorong agar setiap program Pokja I–IV disusun secara terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
“PKK harus masuk ke dalam ekosistem pembangunan. Jangan ada lagi program yang berjalan sendiri. Pemerintah, PKK, Posyandu, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media harus bergerak dalam satu arah,” ujarnya.
Menurut Yana, keberhasilan PKK pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari kemampuannya menghadirkan perubahan nyata.
“Kalau kita ingin Gorontalo maju dan sejahtera, maka keluarganya harus maju dan sejahtera. Dan di sinilah PKK mempunyai peran yang sangat strategis,” pungkasnya.(mcgorontaloprov/fahmi)
