Pemko Padang Percepat Lahan SPAM Palukahan Kapasitas 500 Liter per Detik

Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Proyek berkapasitas 500 liter per detik itu ditargetkan memperkuat pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.

Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan kebutuhan lahan menjadi salah satu prioritas yang segera dituntaskan agar proyek yang didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan nilai sekitar Rp400 miliar tersebut dapat segera masuk tahap pembangunan.

Kepastian itu disampaikan Fadly saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (21/8/2026). “Berbagai masukan dan dukungan yang disampaikan Bapak Andre akan segera kita tindaklanjuti, terutama mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan SPAM Palukahan agar pembangunan tidak terkendala. Insya Allah, persoalan tanah dan kebutuhan lainnya akan segera kita proses dan finalkan,” ujar Fadly.

Kebutuhan lahan proyek tersebut mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Dari luasan itu, sekitar 5.000 meter persegi telah tersedia sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 8.000 meter persegi yang perlu segera diselesaikan.

Andre Rosiade mengatakan percepatan penyediaan lahan penting agar pembangunan SPAM Palukahan dapat segera dieksekusi. Menurutnya, proyek tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penyediaan air bersih Kota Padang. “Pemko Padang dan Balai Cipta Karya Sumbar diharapkan terus berkoordinasi secara intensif terkait kebutuhan lahan agar pembangunan ini segera dapat dieksekusi,” kata Andre.

Dengan kapasitas produksi 500 liter per detik, SPAM Palukahan diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk meningkatkan pelayanan air bersih sekaligus menggantikan fungsi instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak optimal.

Selain SPAM Palukahan, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pembangunan dan lingkungan, antara lain pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (RDF), rencana reboisasi, dukungan sarana pengelolaan sampah, serta penanganan dampak banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026.

Fadly menilai dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar berbagai program pembangunan tetap berjalan sekaligus dapat menyesuaikan kebutuhan daerah pascabencana. “Kami berharap dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai Cipta Karya Sumatra Barat Maria Doeini Isa, sejumlah anggota DPRD Sumatra Barat dan DPRD Kota Padang, Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang Didi Aryadi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta.

Dengan penyelesaian kebutuhan lahan sebagai langkah awal, Pemko Padang dan Balai Cipta Karya Sumatra Barat didorong memperkuat koordinasi agar proyek SPAM Palukahan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi segera memberikan manfaat nyata bagi peningkatan akses air bersih masyarakat.