Jaringan masyarakat sipil (JMS) yang terdiri atas akademisi, organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam kegiatan finalisasi matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG), (foto Faradila Alim/Ant)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo melibatkan jaringan masyarakat sipil yang meliputi akademisi, organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam finalisasi matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
Provincial GEDSI Coordinator Program Kemitraan Australia–Indonesia Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Gorontalo, Ririn Afitri Tatu, mengatakan pelibatan masyarakat sipil menjadi bagian dari proses penyusunan RAD PUG.
Menurut Ririn, masyarakat sipil yang dilibatkan antara lain akademisi, organisasi perempuan, organisasi anak dan organisasi disabilitas.
"masukan dari berbagai kelompok tersebut diperlukan untuk melihat kesesuaian program yang disusun organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan masyarakat," kata Ririn, Minggub(16/8/2026).
Ririn menyatakan, finalisasi matriks RAD PUG merupakan lanjutan dari dua tahapan yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026.
Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi isu PUG yang menjadi prioritas, termasuk tantangan, hambatan dan potensi yang ada di Gorontalo.
Selanjutnya, disusun matriks awal yang memuat permasalahan, program, baseline, target, indikator, tahun pelaksanaan hingga anggaran.
Namun, belum seluruh organisasi perangkat daerah menyelesaikan pengisian matriks sehingga dilakukan finalisasi.
“Matriks itu akan dijadikan landasan dalam menuliskan rencana aksi daerah PUG,” ujar Ririn.
Ia mengatakan, matriks tersebut nantinya menjadi bahan penyusunan dokumen RAD PUG yang memuat berbagai permasalahan, tantangan, dan program pembangunan.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi OPD untuk mengetahui program yang harus dilakukan dan target yang dicapai dalam lima tahun ke depan.
Ia berharap, RAD PUG dapat disahkan pada 2027 sehingga pemerintah dan masyarakat sipil memiliki acuan bersama dalam mengawal pengarusutamaan gender di Gorontalo.
Sedangkan, salah satu peserta yang juga penyandang disabilitas tuli, Kamaria Harun, mengaku senang dapat terlibat dalam pembahasan bersama pemerintah.
“Kalau dulu itu disabilitas sering merasa didiskriminasi. Kalau ada rapat seperti ini, kami jarang diundang atau dilibatkan,” ujar Kamaria.
Menurutnya, keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Ia mengatakan persoalan yang disampaikan dalam forum dapat langsung dicatat dan menjadi masukan maupun solusi bagi pemerintah.
Kamaria berharap keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembahasan bersama pemerintah dapat terus dilakukan.
“Semoga kegiatan seperti ini selalu bisa bekerja sama dengan penyandang disabilitas dan masyarakat,” katanya.(mcgorontaloprova/nt)
