Audiensi KemenPAN RB dengan MPP Kota Banda Aceh, Jumat (14/8/2026), sebagai bagian dari langkah strategis percepatan pemulihan pelayanan publik dan memastikan layanan esensial masyarakat tetap berjalan.
Banda Aceh, InfoPublik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh menjadi salah satu penyangga utama pemulihan pelayanan publik pascabencana.
Hal itu disampaikan dalam audiensi KemenPAN RB dengan MPP Kota Banda Aceh, Jumat (14/8/2026), sebagai bagian dari langkah strategis percepatan pemulihan pelayanan publik dan memastikan layanan esensial masyarakat tetap berjalan.
Asisten Deputi Bidang Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif KemenPAN RB, Yanuar Ahmad, MPA, didampingi Analis Kebijakan Madya, Aris Samson mengatakan MPP Kota Banda Aceh dinilai memiliki kapasitas layanan yang tinggi dan operasional yang stabil.
Berdasarkan data per Juni 2026, MPP Kota Banda Aceh memiliki 163 layanan dari 32 instansi. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan MPP lain di Aceh, seperti MPP Kabupaten Aceh Besar dengan 146 layanan dan MPP Kabupaten Aceh Barat dengan 123 layanan. "Kinerjanya pun mendapat pengakuan dengan predikat ‘PRIMA’ dan skor 80,51 pada evaluasi tahun 2024,” ungkap Yanuar.
Kinerja tersebut juga didukung rata-rata waktu penyelesaian layanan selama 2,65 hari kerja, atau di bawah batas maksimal lima hari kerja. Sementara itu, tingkat penerbitan izin tercatat mencapai 64,55% dari 9.720 permohonan.
Namun, masih terdapat sekitar 2.973 permohonan atau 30,59 persen yang ditolak. Karena itu, menurut Yanuar, diperlukan penguatan kualitas kelengkapan berkas dan validasi otomatis untuk meningkatkan rasio penerbitan layanan.
Dalam klasterisasi pascabencana, MPP Kota Banda Aceh masuk kategori tidak terdampak dan tetap beroperasi normal selama serta setelah bencana. Kondisi tersebut menjadikan MPP Banda Aceh berpotensi menjadi pelaksana layanan cadangan bagi MPP yang terdampak atau lumpuh.
Selain itu, MPP Banda Aceh dapat menjadi lokasi replikasi praktik baik sekaligus pusat penguatan peran strategis pelayanan publik dalam mendukung pemulihan di daerah lain.
Yanuar juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan MPP menghadapi bencana serta keberlanjutan data pelayanan, khususnya data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Ia berharap MPP Banda Aceh dapat berperan sebagai penyangga pemulihan sekaligus berkontribusi dalam konsolidasi dan berbagi rencana aksi dengan kabupaten/kota lainnya.
Menyambut hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Mohd Ichsan, menegaskan komitmen untuk mendukung pemulihan nasional dan membantu daerah lain yang terdampak bencana.
Sejumlah agenda tindak lanjut yang disepakati dalam audiensi meliputi pendataan berkala kondisi layanan dan sarana prasarana, koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan dukungan instansi vertikal, serta penguatan kanal layanan alternatif, termasuk layanan digital.
Selain itu, kebutuhan perangkat pencetak KTP dan blangko akan dieskalasikan ke pemerintah pusat. Praktik baik yang diterapkan MPP Banda Aceh juga akan didorong untuk direplikasi di MPP lain di Aceh dan Sumatera.
“Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, MPP Banda Aceh siap memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi, baik di masa darurat maupun transisi pemulihan. Audiensi ini menjadi langkah nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ketahanan sistem pelayanan publik pascabencana yang lebih tangguh dan inklusif,” pungkasnya. (TM)
