Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, (tengah). (foto Fahmi)
Kota Gorontalo InfoPublik – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo menyatakan, tata kelola yang transparan, akuntabel, dan didukung laporan keuangan yang tertib merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, profesional, dan didukung oleh administrasi serta pelaporan keuangan yang tertib merupakan fondasi utama keberlanjutan BUMDes,” kata Kepala Dinas PPPA-PMD, Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, saat membuka Bimtek teknis penyusunan laporan keuangan bumdes berbasis aplikasi Forsa, Jumat (14/8/2026).
Yana mengatakan, laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan kinerja keuangan BUMDes.
Laporan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting bagi pengelola untuk mengambil keputusan, bagi pemerintah desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan usaha desa. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan aplikasi forsa menjadi sebuah langkah penting untuk mendorong transformasi pengelolaan keuangan bumdes menuju sistem yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.
Yana mengimbau, agar peserta untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMDes. Jangan hanya memahami bagaimana cara memasukkan data ke dalam aplikasi.
Para pengelola harus memahami sumber transaksi, proses pencatatan, pengelompokan transaksi, penyusunan laporan, sampai dengan bagaimana laporan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Manfaatkan aplikasi Forsa secara optimal dan konsisten. Setelah mengikuti kegiatan ini, seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh di BUMDes masing-masing. Jangan sampai aplikasi hanya digunakan pada saat pelatihan, tetapi tidak dilanjutkan dalam pelaksanaan administrasi sehari-hari,” ujar Yana.
Ia juga meminta untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi harus bersumber dari transaksi yang benar dan didukung oleh bukti yang sah. Jangan sampai terjadi perbedaan antara kondisi keuangan yang sebenarnya dengan laporan yang disajikan akibat lemahnya pencatatan dan dokumentasi.
Hal lain yang penting adalah semangat membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Bumdes mengelola potensi dan aset desa yang pada akhirnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, setiap pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Tips lain yang disampaikan Yana antara lain bahwa laporan keuangan jangan hanya dibuat untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Gunakan informasi keuangan tersebut untuk mengetahui apakah suatu unit usaha berkembang, apakah terdapat efisiensi yang perlu dilakukan, bagaimana kondisi arus kas, dan strategi apa yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja BUMDes.
“Membangun sinergitas antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Penguatan BUMDes membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Karena itu, koordinasi, konsultasi, pertukaran pengalaman, serta penyelesaian berbagai permasalahan secara bersama-sama harus terus ditingkatkan,” tutur Yana.(mcgorontaloprov/fahmi)
