Dari Harga Pakan hingga Zonasi Nelayan, Warga Banyuwangi Curhat Langsung ke Bupati

Banyuwangi, InfoPublik — Persoalan harga pakan, pemasaran produk lokal, zonasi penangkapan ikan, hingga pengembangan kopi dibawa langsung petani, peternak, nelayan, dan pelaku perkebunan ke hadapan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Melalui forum “Gesah Bareng Ambi Bupati”, warga dapat menyampaikan persoalan sekaligus mendapatkan respons langsung dari pemerintah daerah.

Beragam aspirasi disampaikan secara terbuka, mulai dari penguatan hilirisasi produk pertanian, perluasan akses pasar, distribusi telur dan susu lokal, zonasi penangkapan ikan, hingga pengembangan komoditas kopi.

Salah satu aspirasi disampaikan Rahmat, alumni Jagoan Tani 2022 sekaligus pengusaha susu. Ia berharap program Jagoan Tani tidak berhenti pada kompetisi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan yang memberikan manfaat nyata kepada peserta.

“Program ini sangat bagus karena menjembatani kami. Bahkan program ini juga diapresiasi secara nasional,” kata Rahmat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Jumat (14/8/2026).

Rahmat yang mengembangkan produk turunan berupa pie susu berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus memberikan fasilitasi agar produknya dapat menjangkau pasar lebih luas.

“Kami ingin difasilitasi agar produk kami juga bisa masuk e-katalog, hotel, ritel modern, hingga bantuan legalitas,” ujar pemilik merek Susu Andini tersebut.

Aspirasi lain datang dari Umu, perwakilan peternak ayam petelur. Ia mengungkapkan kondisi usaha peternakan yang tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga pakan.

Menurut Umu, dukungan pemerintah melalui jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) membantu keberlangsungan usaha peternak. Ia berharap program tersebut terus dilanjutkan dan dapat menjangkau peternak skala kecil.

“Bantuan SPHP jagung dari Dispertan sangat membantu kami, Ibu Bupati. Kami berharap program ini berkelanjutan dan juga menjangkau peternak kecil. Kami juga meminta dukungan Pemkab untuk mengawal pemasaran telur lokal menembus pasar luar daerah, kawasan Indonesia timur,” tuturnya.

Dari sektor kelautan, perwakilan nelayan menyampaikan persoalan pembatasan zonasi penangkapan ikan antarnelayan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian mengingat wilayah pesisir Banyuwangi membentang sekitar 175 kilometer dari kawasan utara hingga selatan.

Sementara dari sektor perkebunan, Sekretaris Kelompok Tani Desa Gombengsari, Abdurrahman, mendorong pembentukan sentra pengolahan kopi secara terintegrasi.

Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap harga yang ditentukan di tingkat tengkulak.

“Kami juga ingin ada dukungan Pemkab untuk me-launching Sekolah Kopi di Gombengsari. Ini penting untuk mengedukasi generasi muda sekaligus menjaga keberlanjutan warisan tradisi leluhur kami,” ujarnya.

Nur Ahmadi, perwakilan kelompok peternak asal Kecamatan Ketapang, menyampaikan aspirasi mengenai pengembangan produk peternakan setempat.

Ia sekaligus mengapresiasi dukungan pemerintah dalam membuka akses jalan dan menyediakan fasilitas pengolahan limbah di wilayahnya.

Menurut Nur, kawasan peternakan tersebut terus berkembang. Hampir setiap rumah warga memiliki kandang ternak. Selain beternak, masyarakat telah mengembangkan hilirisasi melalui pembuatan pupuk dan briket dari limbah peternakan.

Warga juga mengolah susu yang berasal dari peternakan setempat. Produk tersebut diharapkan dapat memperoleh pasar yang lebih luas, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Alhamdulillah, akses jalan setelah dibantu pemerintah kini makin cepat. Kami juga punya bank organik untuk membuat pupuk dan briket. Kami berharap susu hasil peternakan warga bisa masuk dalam menu MBG, Ibu Bupati,” ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pangan perlu diikuti dengan penguatan hilirisasi dan akses pasar.

Ia menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera memetakan dan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan masyarakat.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah memperkuat rantai pasok sehingga produk yang dihasilkan petani, peternak, nelayan, maupun pelaku usaha lokal dapat terserap pasar lebih luas.

Menurut Ipuk, “Gesah Bareng Ambi Bupati” dirancang untuk memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat. Melalui dialog tatap muka, persoalan di lapangan dapat diketahui secara langsung dan segera dikoordinasikan dengan perangkat teknis.

“Tujuannya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendengar langsung persoalan mereka. Saya ajak jajaran teknis untuk menindaklanjuti. Jadi bagi saya ini pertemuan yang efektif, mendengar langsung dari masyarakat dan mengeksekusinya bersama,” tegas Ipuk.

Forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” akan digelar secara rutin setiap Jumat pada pekan kedua dan keempat setiap bulan dengan mengangkat tema yang berbeda.

Masyarakat dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan masukan, ide, maupun persoalan secara langsung kepada pemerintah, sementara OPD terkait diarahkan menindaklanjutinya sesuai bidang dan kewenangan masing-masing. (*)