Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk perkuat digitalisasi dan kualitas pelayanan informasi publik, - Foto: Mc.Palangka Raya
Palangka Raya, InfoPublik - Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan terpercaya. Karena itu, pemerintah daerah dituntut terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi agar dapat diakses masyarakat secara cepat, tepat, mudah, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (12/8/2026).
Anang mengatakan, hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Oleh sebab itu, penyediaan informasi publik yang cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh lagi mengandalkan pola kerja lama yang lambat, parsial, dan kurang terintegrasi. Pengelolaan informasi publik harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anang menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penguatan pelayanan informasi publik.
Pertama, mempercepat digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh informasi publik kapan pun dan di mana pun dibutuhkan.
Kedua, penguatan sinergi dan kolaborasi. Pengelolaan informasi publik harus dilandasi koordinasi yang harmonis antara seluruh instansi terkait. “Hilangkan ego sektoral, karena informasi yang dikelola dengan baik merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat,” sebutnya.
Ketiga lanjut Anang, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Para petugas dan pengelola PPID harus terus mengembangkan kapasitas, pengetahuan, serta profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan informasi yang ramah, cepat, solutif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dikatakannya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan, memperkuat kapasitas, serta menggali berbagai praktik baik dalam tata kelola dan pelayanan informasi publik. Ia mendorong peserta aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di instansi dan daerah masing-masing. (MC Kota Palangka Raya/Gusti?eyv)
