Kemendagri: Penguatan Satu Data untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Pohuwato, InfoPublik - Kepala Bidang Data Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Yeni Indah Susanti, mengatakan penguatan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) diperlukan untuk membangun tata kelola data yang terstandar dan terintegrasi.

Hal itu disampaikan Yeni, dalam Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Pohuwato, dengan  tema “Tata Kelola, Interoperabilitas dan Integrasi Data dalam Penyelenggaraan Satu Data Daerah”di Merina Beach Resort, Rabu (12/8/2026).

Menurut Yeni, data perangkat daerah diharapkan dapat digunakan lintas perangkat daerah sehingga mendukung kebutuhan pemerintahan secara efektif.

“Data yang dihasilkan perangkat daerah perlu dikelola melalui mekanisme yang terstandar sehingga dapat digunakan lintas perangkat daerah dan mendukung kebutuhan pemerintahan secara lebih efektif,” kata Yeni.

Sementara itu, Pirto Nento mewakili Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menekankan penguatan Satu Data harus diwujudkan melalui integrasi sistem dan portal data, bukan hanya kebijakan dan dokumen. Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran dan pemanfaatan data tanpa perlu dilakukan pengumpulan ulang.

“Yang kita bangun bukan sekadar koneksi antar aplikasi, tetapi ekosistem data yang memungkinkan data dikelola secara terstandar dan dimanfaatkan bersama,” kata Pirto.

Sedangkan, Kepala Bappeda Pohuwato Rustam Melleng menekankan data harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kejelasan definisi dan sumber data juga diperlukan untuk mencegah perbedaan data antarperangkat daerah.

Kolaborasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan diarahkan pada integrasi portal dan bagi pakai data secara bertahap. Langkahnya mencakup identifikasi dataset prioritas, pemenuhan prinsip SDI, kesiapan sistem, mekanisme pertukaran data hingga implementasi melalui portal.(mcgorontaloprov/marjun/mila)