Sidang Paripurna DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda Perubahan APBD) tahun 2026 . (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mendesak untuk dilakukan untuk merespons dinamika di tingkat masyarakat. Pembiayaan terkait optimalisasi program kegiatan bisa dilihat dari berbagai aspek salah satunya di bidang peternakan dan perkebunan.
Hal itu disampaikan Gusnar saat menyerahkan usulan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda Perubahan APBD) tahun 2026 ke DPRD. Penyerahan dilakukan Gusnar kepada Ketua DPRD Tomas Mopili pada Rapat Paripurna ke-100, Rabu (12/8/2026).
Gusnar menyebutkan perubahan APBD 2026 mendesak untuk dilakukan untuk merespons dinamika di tingkat masyarakat. Pembiayaan terkait optimalisasi program kegiatan bisa dilihat dari berbagai aspek salah satunya di bidang Peternakan dan Perkebunan.
“Contoh yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan bertujuan mengganti aspirasi rakyat yang menginginkan mendapatkan ternak sapi. Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah mengambil langkah untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi sapi. Ini namanya optimalisasi,” kata Gubernur Gusnar.
Di sektor pertanian, pemprov fokus untuk pengadaan alat pengering jagung atau dryer. Alat ini dinilai penting untuk memastikan jagung di tingkat petani benar-benar kering sebelum dijual ke pengepul dengan harga yang tinggi.
Di bidang infrastruktur, Gusnar ingin Perubahan APBD 2026 fokus pada infastruktur strategis yang sedang dan akan dibangun tahun 2027. Diantaranya pembangunan apron Bandara Djalaluddin Tantu, kelanjutan Pembangunan Bendungan Bulango Ulu dan Sekolah Rakyat.
Gubernur menegaskan, pembangunan Bendungan Bulango Ulu akan selesai dan digenangi air pada tahun ini. Bendungan itu diharapkan menjadi sumber mata air baku yang baru untuk melayani warga di tiga kabupaten dan kota.
“Untuk menggenangi Bulango Ulu itu membutuhkan dua kali musim hujan. Itu berarti kita mempunyai potensi air minum. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementrian PU berencana untuk membangun SPAM Regional, yang diminta ke kita untuk menyiapkan lahan. Ini yang perlu kita siapkan,” katanya.
Sekolah Rakyat yang menjadi program unggulan pemerintah pusat rencananya juga akan ditambah satu unit di daerah Bone Bolango. Pemprov sudah menawarkan tiga dari tujuh hektar lahan yang dibutuhkan untuk membangun sekolah bagi warga kurang mampu itu. Penambahan lahan menjadi fokus pemerintah.
“Di tengah kita membahas ini, aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan sangat tinggi. Maka izinkan kami mengajukan pemeliharaan jalan,” katanya.
Dari delapan fraksi di DPRD Gorontalo semuanya menyatakan menerima usulan Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Masing-masing fraksi memberikan catatan-catatan untuk menjadi perhatian pemerintah. (mcgorontaloprov/ppid)
