TPAKD Sumenep Edukasi Calon Penerima SHAT
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat akses pelaku usaha terhadap pembiayaan formal dan perlindungan jaminan sosial. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah memberikan edukasi produk perbankan dan asuransi kepada pelaku usaha yang menjadi calon penerima program Surat Hak Atas Tanah (SHAT).
Sosialisasi tersebut berlangsung di Balai Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Rabu (12/8/2026). Edukasi diarahkan agar pelaku usaha tidak hanya memahami manfaat SHAT, tetapi juga mampu memanfaatkan akses pembiayaan secara tepat untuk mengembangkan usahanya.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Silviana Halidah Novtrisia mengatakan, TPAKD menghadirkan BPRS Bhakti Sumekar dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi langsung mengenai pembiayaan serta perlindungan sosial.
“Kali ini kami kembali menghadirkan dari BPRS Bhakti Sumekar untuk memberikan sosialisasi berkaitan tentang produk perbankan dan asuransi bagi para penerima SHAT dan pelaku usaha serta BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan program perlindungan jaminan sosial,” ujarnya.
Menurut Silviana, literasi keuangan menjadi penting bagi pelaku usaha karena kebutuhan modal kerap mendorong masyarakat mencari sumber pembiayaan tanpa mempertimbangkan risiko dan kemampuan pengembalian.
Karena itu, TPAKD memperkenalkan alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan formal, termasuk program pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Edukasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap sumber pinjaman berisiko, termasuk rentenir dan pinjaman online yang tidak sesuai kebutuhan maupun kemampuan usaha.
Selain pembiayaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi mengenai program jaminan sosial bagi masyarakat, terutama pekerja dengan risiko pekerjaan yang membutuhkan perlindungan.
TPAKD Kabupaten Sumenep dalam kegiatan ini melibatkan Bagian Perekonomian dan SDA, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), BPRS Bhakti Sumekar, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Sumenep Yuliana mengatakan, edukasi tersebut sangat relevan bagi calon penerima SHAT karena akses terhadap aset dan dokumen pertanahan perlu diikuti pemahaman mengenai pemanfaatan layanan keuangan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, pelaku usaha perlu mengetahui secara rinci persyaratan, mekanisme pembiayaan, penggunaan modal, serta manfaat perlindungan sosial sebelum memanfaatkan produk keuangan.
“Diharapkan dari sosialisasi ini mereka bisa bertanya lebih jelas berkaitan teknis untuk mendapatkan bantuan modal untuk kebutuhan pengembangan usaha maupun berkaitan dengan jaminan asuransi. Sebab, ke depan persaingan usaha akan semakin ketat,” tandasnya.
Yuliana berharap akses pembiayaan yang lebih mudah dan pemahaman terhadap perlindungan sosial dapat memperkuat ketahanan usaha mikro, sekaligus membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas usahanya secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Desa Pasongsongan Ahmat Saleh Hariyanto mengapresiasi langkah TPAKD yang membawa informasi layanan keuangan langsung ke tingkat desa.
Menurutnya, kehadiran narasumber dari lembaga keuangan dan penyelenggara jaminan sosial memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung sekaligus menanyakan hal-hal teknis yang selama ini belum mereka pahami.
“Kami menyampaikan terima kasih mendapatkan kesempatan kunjungan tim dari TPAKD Kabupaten Sumenep, sehingga informasi program yang belum diketahui oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha di desa kami bisa menanyakan langsung kepada narasumber yang nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik,” tandasnya.
Melalui edukasi tersebut, Pemkab Sumenep mendorong SHAT tidak berhenti sebagai dokumen legalitas aset, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal, pembiayaan produktif, dan perlindungan sosial.
(Ren/Fer)
