Bappeda Sumenep Susun Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menggeser pendekatan pembangunan ekonomi dari sekadar mengandalkan potensi menuju langkah yang lebih terukur dan berorientasi hasil. Melalui penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah akan memetakan sektor penggerak utama ekonomi, memperkuat hilirisasi, membuka peluang investasi, dan memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan lebih luas masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, roadmap tersebut harus menjadi peta jalan bersama, bukan sekadar dokumen perencanaan. Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng, Rabu (12/8/2026). “Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujar Arif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan kemiskinan, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan manfaat yang lebih merata.
Sumenep memiliki modal ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, hingga minyak dan gas bumi.
Namun, karakter Sumenep sebagai daerah kepulauan membuat pengembangan ekonomi membutuhkan strategi yang lebih spesifik, terutama dalam konektivitas, distribusi, pembiayaan, serta pengembangan rantai nilai.
Karena itu, Bappeda akan menganalisis sektor yang benar-benar dapat menjadi economic driver atau penggerak utama pertumbuhan. Penetapannya harus berbasis data dan analisis, bukan sekadar asumsi.
Arif menyebut sedikitnya lima agenda yang perlu menjadi perhatian utama dalam roadmap. Pertama, pemerintah harus menentukan sektor prioritas dan economic driver. Fokus tersebut diperlukan agar kebijakan dan sumber daya pembangunan tidak tersebar tanpa arah yang jelas. Kedua, mempercepat hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Komoditas daerah diharapkan tidak berhenti dijual sebagai bahan mentah sehingga nilai ekonominya justru dinikmati di luar daerah.
“Semakin banyak nilai tambah yang dapat dipertahankan di Kabupaten Sumenep, semakin besar pula peluang meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Ketiga, mendorong investasi secara lebih konkret. Roadmap harus mampu memetakan jenis investasi yang dibutuhkan, sektor dan lokasi potensial, kesiapan pemerintah, hambatan yang perlu diselesaikan, hingga peran perangkat daerah dan lembaga keuangan dalam membuka akses pembiayaan.
Keempat, meningkatkan kelas UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Menurut Arif, pengembangan UMKM tidak cukup berhenti pada pelatihan. Pelaku usaha perlu didorong memperoleh akses pembiayaan, teknologi, digitalisasi, sertifikasi, perbaikan kualitas dan kemasan produk, pemasaran, hingga masuk ke rantai pasok yang lebih besar.
Kelima, memastikan setiap program memiliki target dan pembagian peran yang jelas. Setiap agenda harus menjawab siapa pelaksananya, kapan dilaksanakan, target yang ingin dicapai, kebutuhan pendanaan, dan indikator keberhasilannya.
Selain agenda jangka menengah dan panjang, Bappeda juga mendorong adanya quick wins yang dapat memberikan dampak ekonomi dalam waktu relatif cepat. “Masyarakat membutuhkan hasil yang dapat dirasakan, terutama dalam peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan pendapatan,” katanya.
Dalam penyusunannya, Bappeda melibatkan Universitas 45 Surabaya sebagai penyedia jasa konsultansi. Arif berharap perspektif akademis yang diberikan tetap objektif, berbasis data, dan dapat diterapkan.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menekankan percepatan ekonomi tidak mungkin dikerjakan satu organisasi perangkat daerah (OPD). Pengembangan UMKM, industri dan perdagangan membutuhkan peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sektor pertanian dan perikanan membutuhkan dukungan perangkat daerah teknis, sementara investasi dan kemudahan berusaha menjadi ranah DPMPTSP.
Dinas Tenaga Kerja berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan Disbudporapar, sementara konektivitas dan kawasan ekonomi berkaitan dengan perangkat daerah bidang infrastruktur.
Di sisi lain, transformasi digital membutuhkan dukungan Diskominfo, akses pembiayaan melibatkan perbankan, sedangkan data statistik menjadi fondasi penting melalui BPS.
Bappeda akan memastikan seluruh unsur tersebut terintegrasi dalam satu arah pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, Arif meminta FGD tidak berhenti pada paparan. Forum tersebut harus menjadi ruang untuk menguji data, mengoreksi program, mengidentifikasi hambatan regulasi, menemukan potensi yang belum tergarap, menyinkronkan program yang tumpang tindih, serta merumuskan peluang investasi yang konkret.
Ia berharap roadmap yang dihasilkan nantinya menjadi dokumen bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dokumen Bappeda.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Melalui roadmap tersebut, Pemkab Sumenep menargetkan arah pembangunan ekonomi yang lebih fokus, terukur, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Yudi/Fer)
