Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi, dalam menanggapi hasil Indeks Kualitas Data (IKADA). Foto: Mc.Banjarbaru
Banjarbaru, InfoPublik – Nilai sempurna 100,00 dengan predikat “Sangat Tinggi” berhasil diraih Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Indeks Kualitas Data (IKADA). Capaian tersebut sekaligus menempatkan Banjarbaru di peringkat pertama se-Kantor Regional (Kanreg) VIII.
Capaian ini bukan hasil kebetulan. Di baliknya terdapat sejumlah faktor yang menjadi kunci keberhasilan, mulai dari kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), konsistensi pemutakhiran data aparatur sipil negara (ASN), kedisiplinan menggunakan aplikasi MyASN, hingga dukungan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dalam penguatan manajemen kepegawaian.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi, mengatakan kualitas data kepegawaian sangat ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan setiap proses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Faktor utama Banjarbaru mendapatkan nilai sempurna ini tentunya karena BKPSDM Kota Banjarbaru dalam mengelola manajemen kepegawaian selalu patuh dengan ketentuan. Selalu memperhatikan NSPK, yaitu Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria,” kata Slamet, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, kepatuhan terhadap NSPK menjadi fondasi untuk memastikan data ASN yang dikelola tetap akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Slamet menyebut dukungan dan arahan Wali Kota Banjarbaru menjadi faktor penting lainnya. Erna Lisa Halaby, menurutnya, konsisten menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap proses pengelolaan kepegawaian.
“Tentunya hasil sempurna tersebut mendapat dukungan yang luar biasa dari Ibu Wali Kota terkait dengan manajemen kepegawaian. Beliau selalu menekankan dan berpesan harus mematuhi ketentuan yang ada, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan kepegawaian,” ujarnya.
Selain pengelola kepegawaian, kedisiplinan ASN dalam memperbarui data secara mandiri juga berpengaruh terhadap kualitas data. Wali Kota terus mengingatkan ASN di lingkungan Pemkot Banjarbaru agar proaktif memastikan data pribadi dan riwayat kepegawaiannya selalu diperbarui melalui aplikasi MyASN.
ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan, tugas belajar, maupun kegiatan pengembangan kompetensi lainnya juga wajib melaporkan dan mengunggah hasilnya ke dalam sistem.
“Jadi ketika kawan-kawan ASN itu melaksanakan diklat, pendidikan, baik itu tugas belajar dan sebagainya, setelah selesai harus melaporkan dan meng-upload hasil studi tersebut, hasil diklat tadi kepada aplikasi MyASN, harus di-upload di dalam sistem itu,” jelas Slamet.
Faktor lain yang mendukung capaian tersebut adalah penerapan sistem kepegawaian berbasis digital. Berbagai layanan kepegawaian kini telah terintegrasi dengan sistem yang dibangun Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kondisi tersebut membuat akurasi dan pembaruan data semakin penting. Data yang tidak sesuai atau tidak diperbarui berpotensi menghambat proses pelayanan kepegawaian.
“Dengan adanya ranking tertinggi ini, kita dalam mengelola kepegawaian lebih dimudahkan karena semua pelayanan kepegawaian sekarang by system. Ketika ada yang tidak sesuai dengan sistem yang dibangun oleh BKN, maka pastinya dalam pengelolaan manajemen kepegawaian akan ada hambatan,” tuturnya.
Slamet menegaskan, nilai 100,00 IKADA merupakan hasil dari rangkaian kerja yang saling berkaitan. Kepatuhan terhadap NSPK menjadi fondasi, arahan pimpinan menjadi penguat, kedisiplinan ASN dalam memperbarui data menjadi penentu, sedangkan sistem digital menjadi instrumen untuk mengelola data secara terintegrasi.
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kualitas data kepegawaian tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kedisiplinan seluruh ASN.
Ke depan, BKPSDM Kota Banjarbaru berkomitmen mempertahankan predikat tersebut dengan meningkatkan ketelitian dan selektivitas dalam setiap proses pengelolaan kepegawaian, termasuk saat menerima usulan mutasi ASN dari luar Banjarbaru.
“Target ke depannya kita tentunya harus selalu mempertahankan predikat tersebut. Kita mengharapkan kepada kawan-kawan pengelolaan kepegawaian harus lebih selektif dan teliti ketika menerima usulan mutasi ASN dari luar Banjarbaru, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,”tambahnya.(MC Banjarbaru/Red/Eyv)
