TPAKD Sumenep Perluas Akses Keuangan Pelaku Usaha
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperluas literasi keuangan pelaku usaha hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha lebih mengenal sumber pembiayaan formal sekaligus memahami perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
Sosialisasi dan edukasi produk keuangan perbankan serta asuransi tersebut berlangsung di Balai Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk, Selasa (11/8/2026).
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Silviana Halidah Novtrisia mengatakan, kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai produk pembiayaan perbankan dan perlindungan sosial yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.
“Beberapa informasi, khususnya berkaitan dengan program pembiayaan bersama perbankan syariah dan program pembiayaan yang bermanfaat untuk para pelaku usaha di Desa Kerta Timur, serta dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan program perlindungan jaminan sosial,” ujarnya.
Menurut Silviana, edukasi hingga tingkat desa penting karena masih terdapat program pembiayaan dan perlindungan sosial yang belum diketahui masyarakat. Melalui sosialisasi langsung, pelaku usaha dapat memperoleh informasi sekaligus memahami mekanisme pemanfaatannya.
TPAKD Kabupaten Sumenep melibatkan Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), BPRS Bhakti Sumekar, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu fokus edukasi adalah memperkenalkan alternatif pembiayaan formal yang dapat membantu pelaku usaha mengembangkan modal tanpa bergantung pada sumber pinjaman berisiko.
BPRS Bhakti Sumekar menyampaikan informasi mengenai sejumlah program pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk skema pembiayaan tanpa bunga sesuai ketentuan program yang tersedia.
Menurut Silviana, pemahaman tersebut penting agar pelaku usaha memiliki lebih banyak pilihan ketika membutuhkan tambahan modal dan tidak mudah terjebak pada pinjaman informal dengan beban yang tidak dipahami sejak awal, termasuk pinjaman online ilegal.
“Program pembiayaan sangat penting dalam membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga, serta program pembiayaan lainnya yang bisa membantu masyarakat,” katanya.
Selain pembiayaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan edukasi mengenai program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama masyarakat yang menjalankan pekerjaan dengan risiko kecelakaan kerja relatif tinggi.
Perlindungan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja dan keluarganya menghadapi risiko sosial ekonomi yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja maupun kondisi lainnya sesuai ketentuan program.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Sumenep Yuliana menilai literasi mengenai produk keuangan dan jaminan sosial menjadi bekal penting bagi pelaku usaha menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Ia mendorong peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menggali informasi secara lebih rinci, terutama mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan pembiayaan, penggunaan modal usaha, hingga manfaat perlindungan jaminan sosial.
“Diharapkan dari sosialisasi ini mereka bisa bertanya lebih jelas berkaitan teknis untuk mendapatkan bantuan modal, untuk kebutuhan pengembangan usaha maupun berkaitan dengan jaminan asuransi. Sebab, ke depan persaingan usaha akan semakin ketat,” tandasnya.
Melalui penguatan literasi keuangan tersebut, Pemkab Sumenep berharap pelaku usaha semakin mampu memilih produk keuangan yang sesuai kebutuhan, mengembangkan usaha dengan pembiayaan yang lebih sehat, sekaligus memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
(Ren/Fer)
